Wantimpres minta kasus Setya Novanto segera dituntaskan supaya jelas
Merdeka.com - Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) KH Hasyim Muzadi meminta kasus terkait Ketua DPR RI, Setya Novanto segera diperjelas. Perdebatan yang berkepanjangan tidak menguntungkan dalam kehidupan bernegara.
"Kalau benar, ya segera bagaimana prosesnya, kalau tidak benar harus segera direhabilitasi. Karena ini menyangkut simbol negara, Presiden dan Ketua DPR itu kan simbol negara yang harus dijaga," kata Hasyim Muzadi di Pesantren Al-Hikam Malang, Sabtu (21/11).
Kata Hasyim, persoalan Setnov tidak cukup pada posisi pencemaran nama baik yang menyangkut masalah perdata, tetapi ini lebih pada etika dalam bernegara. Jika memang benar, bagaimana mestinya masalah itu diproses.
-
Siapa yang dituduh meminta KPK menghentikan kasus e-KTP Setya Novanto? Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Airlangga Hartarto buka suara terkait pernyataan mantan Ketua KPK Agus Rahardjo soal Jokowi telah meminta dirinya untuk menstop kasus e-KTP dengan terpidana Setya Novanto (Setnov).
-
Siapa yang memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP? Effendi Simbolon memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait ucapannya mendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
-
Apa yang dikatakan Hasto soal Jokowi? Lebih lanjut Hasto menyatakan, Jokowi ingin mempertahankan kekuatan politik dengan menguasai parpol. Tidak hanya PDIP namun juga Partai Golkar pimpinan Airlangga Hartarto, salah satu pembantunya di Kabinet Indonesia Maju.
-
Apa yang dikatakan Agus Rahardjo tentang Jokowi dan kasus Setya Novanto? Agus mengatakan, Presiden saat itu menginginkan penyidikan kasus yang menjerat Setya Novanto dihentikan.
-
Siapa yang Jokowi minta untuk segera selesaikan RUU Perampasan Aset? Jokowi menyebut, pemerintah telah mengajukan RUU perampasan aset kepada DPR. Kini tinggal DPR untuk menindaklanjuti RUU tersebut.
-
Mengapa Jokowi digugat? Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
"Apa langkah etik, kalau nggak segera direhabilitasi, kasihan juga pada yang bersangkutan," katanya.
Soal tuntutan Setnov untuk mengundurkan diri, Hasyim menyerahkan pada prosedur. Keputusan itu sepenuhnya dapat diambil setelah munculnya keputusan Dewan Kehormatan (DK).
"Bukan masalah mengundurkan diri, masalah bagaimana keputusan Dewan Kehormatan. Kita nggak usah intervensi lah, biar Dewan Etik itu berjalan secara normal," katanya.
Hasyim juga mengingatkan, jika masalah ini tidak segera diselesaikan atau tidak memuaskan bagi kepentingan bangsa akan sangat merugikan citra bangsa.
"Tapi yang penting harus ada kejelasan, kalau tidak akan merugikan citra bangsa," katanya.
Sebelumnya elite Koalisi Merah Putih (KMP) berkumpul di kediaman Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Hambalang. Adapun yang hadir dalam pertemuan tersebut Ketum Golkar Aburizal Bakrie, Waketum Gerindra Fadli Zon, dan Waketum Golkar yang juga Ketua DPR Setya Novanto. Kemudian Sekjend Golkar Idrus Marham, Presiden PKS Sohibul Iman, Ketum PPP hasil Muktamar Jakarta Djan Faridz.
KMP bersepakat akan membela dan pasang badan untuk Setya Novanto, terkait dugaan minta saham Freeport dan mencatut nama presiden dan wakil presiden. Di depan elite-elite KMP, Setya Novanto alias Setnov menjelaskan secara utuh soal pertemuannya dan membantah bila dirinya minta saham. (mdk/hhw)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto memenuhi panggilan guna diperiksa sebagai saksi atas dugaan penyebaran hoax yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya.
Baca SelengkapnyaKetua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto menanggapi eks politikus PDIP Harun Masiku yang hingga kini masih buron.
Baca SelengkapnyaAgus Rahardjo menyebut Presiden Jokowi pada 2017 pernah memintanya menghentikan kasus korupsi Setya Novanto.
Baca SelengkapnyaHasto tak mau ambil pusing soal laporan yang mempermasalahkan wawancaranya.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara terkait pernyataan mantan Ketua KPK Agus Rahardjo yang diminta di untuk memberhentikan kasus e-KTP.
Baca SelengkapnyaMenurut Koordinator Stafus Presiden Ari Dwipayana, Presiden Jokowi sudah menjelaskan kasus korupsi yang menyeret mantan Ketua DPR Setya Novanto.
Baca SelengkapnyaWahyu menyebut dirinya membawa dokumen untuk diperlihatkan kepada penyidik dalam proses pemeriksaan.
Baca SelengkapnyaHarun Masiku sendiri merupakan kader PDIP yang sudah jadi buronan sejak 9 Januari 2020
Baca SelengkapnyaMenurut Chico, pemanggilan Hasto tentu dikaitkan dengan aspek politis mengingat saat ini momen Pilkada.
Baca SelengkapnyaKPK diduga tengah mencari tahu keberadaan mantan Caleg PDIP Harun Masiku.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo menjawab usulan agar pimpinan KPK dinonaktifkan di tengah kasus dugaan pemerasan Mentan Syahrul Yasin Limpo.
Baca SelengkapnyaHadi mengatakan proses penyelidikan tetap dilakukan dengan tetap saling menjaga marwah.
Baca Selengkapnya