Wapres Buka Rakernas Al Jam'iyatul Washliyah, Bahas Narkoba hingga LGBT
Merdeka.com - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-1 Al Jam'iyatul Washliyah (Al Washliyah) Jumat (10/6). Upacara seremonial pembukaan Rakernas dilaksanakan di Istana Wapres, Jl. Merdeka Selatan, Jakarta.
Kegiatan Rakernas Al Washliyah akan berlangsung selama 3 hari dari Jumat-Minggu pada 10-12 Juni 2022 di Hotel Mercure Ancol, Jakarta.
"Hari ini Al Jam'iyatul Washliyah melaksanakan rakernas yang pertama, rakernas pertama ini itu sangat penting bagi organisasi merumuskan langkah langkah kedepan," kata Wapres Ma'ruf di Istana Wapres, Jakarta, Jumat (10/6).
-
Apa yang dibahas Koalisi Perubahan dalam pertemuannya? Pertemuan tersebut diadakan untuk membahas usulan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024.
-
Apa yang akan dibahas dalam Rapimnas Gerindra? Dia menjelaskan, dalam Rapimnas akan membahas hal-hal penting yang menjadi sikap politik Partai Gerindra, kemudian akan diumumkan pada saat penutupan Rapimnas.
-
Siapa yang memimpin refleksi Kemenkumham? Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly menyebut refleksi merupakan momentum yang tepat untuk belajar menghargai dan bersyukur.
-
Apa saja yang diusulkan ke Kemenpan-RB? Anas menyebut proses pengumuman sempat tertunda karena beberapa kementerian dan lembaga belum menyampaikan formasi yang diperlukan.
-
Apa agenda Ma'ruf Amin ke PKB? 'Iya benar (datang) sebagai Dewan Syuro. Belum tahu (pembahasan apa), katanya rapat pleno,' ucap Tommy singkat.
-
Apa saja tema yang diangkat? Ceramah Islam berbagai tema di bawah ini bisa dicontoh dan dijadikan inspirasi jika Anda ditunjuk mengisi sebuah acara.
Ma'ruf menyebut, Al Washliyah harus menjadi mitra pemerintah dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu, memperkuat moderasi beragama di Indonesia sebagai Islam yang Wasathiyah.
Sementara, Ketua Umum Pengurus Besar Al Washliyah Masyhuril Khamis mengatakan, Rakernas akan membahas beberapa isu penting terutama adalah transformasi bidang keorganisasian dan bidang pendidikan.
Hal ini sesuai dengan tema Rakernas, yaitu Transformasi dan Kolaborasi Organisasi Menuju Al Washliyah Maju dan Modern.
"Pengurus Besar Al Washliyah melihat isu pendidikan sangat penting kami bahas karena pendidikan adalah faktor utama yang akan memajukan bangsa," ucapnya.
Dia menyebut, Al Washliyah merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang dakwah, pendidikan dan sosial. Al Washliyah bukanlah organisasi politik, dan tidak berafiliasi dengan partai politik manapun.
Maka, memajukan pendidikan, menjaga moral bangsa dan pengentasan kemiskinan menjadi domain utama organisasi Al Washliyah.
"Masalahnya, saat ini yang menjadi masalah adalah masih minimnya jadwal pelajaran agama di sekolah-sekolah umum. Ini akan menjadi poin utama untuk dibahas," ujarnya.
Sementara, untuk pembahasan tentang perbaikan akhlak bangsa juga menjadi sorotan utama. Di antaranya masalah narkoba dan LGBT.
"Tidak ketinggalan pula isu tentang sosial kemasyarakatan tentang semakin banyaknya angka perceraian pasangan muda, pergaulan bebas, narkoba dan LGBT juga akan dibahas," ujar Ketua Pusat Dakwah dan Perbaikan Akhlak Bangsa Majelis Ulama Indonesia ini.
Permasalahan lain yang akan dibahas adalah mengenai permasalahan yang terjadi di seputar tanah wakaf. Menurut Undang-undang pertanahan saat ini, tanah wakaf harus memiliki sertifikat. Masalahnya adalah pensertifikatan tanah wakaf masih menjadi kendala bahkan menjadi sengketa di beberapa wilayah.
"Saat ini Al Washliyah mempunyai banyak sekali tanah wakaf, baik yang digunakan untuk sekolah/kampus, maupun untuk panti sosial," ungkapnya.
Khamis melanjutkan, rekomendasi-rekomendasi yang akan dihasilkan dari Rakernas ke-1 ini nantinya dapat mendorong pemerintah untuk lebih serius dan fokus di dalam menangangi permasalahan kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga Indonesia akan semakin maju.
Selain Wakil Presiden, dalam Rakernas ini sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, Gubernur, Ketua Umum Ormas Islam dan tokoh masyarakat juga akan hadir memberikan materi.
Diantaranya adalah Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan A Djalil, Menteri Negara BUMN Erick Tohir, Menteri Agama H. Yaqut Cholil Qoumas, anggota DPR DR. Ir. Sufmi Dasco Ahmad, Gubernur DKI Anies Rasyid Baswedan, Ketua MUI, Ketua Umum PB NU KH. Yahya Cholil Staquf, Ketua Umum PP Muhmmadiyah, KH Haedar Nasir dan Sekjen MUI KH Amirsyah Tambunan.
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
OJK bersama DSN-MUI menyelenggarakan Kegiatan Pertemuan Tahunan (Ijtima Sanawi) DPS 2023.
Baca SelengkapnyaNamun sekolah berasrama dan pondok pesantren tidak terlepas dari potensi terjadinya perilaku menyimpang oleh pelajar.
Baca SelengkapnyaMenurut Ganjar, Al Jam'iyatul Washliyah memiliki peran dalam dunia pendidikan, dakwah, dan sosial.
Baca SelengkapnyaMuhammadiyah memutuskan menerima izin tambang dari Presiden Jokowi usai menggelar konsolidasi nasional.
Baca SelengkapnyaPasal 83A menyebut bahwa ormas keagamaan bisa mengelola wilayah khusus izin usaha pertambangan (WIUPK).
Baca SelengkapnyaWamenag mengajak umat Islam untuk selalu optimis berhijrah.
Baca Selengkapnya“Memang menjadi warning buat kita agar pembangunan SDM jadi prioritas yang ada di Papua ini,” kata Ganjar.
Baca SelengkapnyaKementerian Agama dalam beberapa tahun terakhir terus mendorong PTKN untuk melakukan proses alih status.
Baca SelengkapnyaPrananda Prabowo menekankan pentingnya tema sentral yang dibawa dalam menghadapi berbagai tantangan.
Baca SelengkapnyaSejak tahun 2004, pemerintah menegaskan bentuk wakaf tidak hanya sebatas tanah, tetapi juga harta benda lainnya, termasuk uang.
Baca SelengkapnyaWarga binaan diajak untuk turut serta menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban
Baca Selengkapnya