Wapres Harap Mal Pelayanan Publik Hadir di Seluruh Provinsi Indonesia
Merdeka.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menilai, Mal Pelayanan Publik (MPP) merupakan salah satu bentuk reformasi birokrasi yang dilakukan pemerintah untuk memberi pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Melalui MPP, masyarakat dapat melakukan beragam pengurusan dokumen di satu tempat terpadu.
“Ini suatu langkah yang menurut saya sangat baik dan kita harapkan seperti ini di seluruh Indonesia," katanya saat kunjungan kerja ke Banyuwangi, Jumat (22/10).
Dia berharap, MPP ke depan dapat dibangun di seluruh provinsi, kabupaten dan kota di Indonesia. Ini sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sebab, dengan adanya satu wadah terpadu, maka dapat memudahkan masyarakat dalam melakukan pengurusan dokumen hingga perizinan
-
Kenapa Ma'ruf Amin ingin daerah kembangkan ekonomi syariah? Ma'ruf juga ingin pemerintah daerah dapat mengadopsi model ekonomi dan keuangan syariah yang inovatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat.
-
Apa harapan Ma'ruf Amin untuk pemerintahan baru? Ma’ruf Amin berharap pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka melanjutkan Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah karena proyek tersebut memberdayakan masyarakat.
-
Kenapa Wali Kota Medan berharap muktamar membawa kebaikan? “Tentu kita berharap muktamar yang dilaksanakan nantinya membawa kebaikan bagi bangsa Indonesia,“ kata Wali Kota Medan Bobby Nasution.
-
Bagaimana Pemprov Kaltim menargetkan PPU untuk berkembang? 'Sudah saya melihat adanya perkembangan rusa sambar yang dari Api-api sudah berpindah dan saya tantang kembali dua bulan kedepan kalau rusanya segar, berkembang, dan sehat tidak ada yang mati, berarti PPU sudah bisa merawat daerahnya juga dan bisa membuat daerah ini berkembang juga,' tutup Akmal.
-
Bagaimana Prabowo-Gibran akan meningkatkan kesejahteraan rakyat? Dia mencontohkan dalam konteks kredit usaha masyarakat kecil, Prabowo-Gibran akan mensejahterakan kelompok petani, nelayan, peternak dengan berbagai programnya.
-
Apa yang dijanjikan Ridwan Kamil untuk warga di masing-masing RW? Salah satu programnya nanti RW-RW akan kita kasih anggaran minimal Rp100 sampai Rp200 juta, kata RK di Jakarta Timur, yang dikutip (8/9).
"Semua kabupaten/kota punya model Mal Pelayanan Publik, punya lounge pelayanan publik, bahkan pasar pelayanan publik dan juga pusat-pusat pelatihan pemberdayaan masyarakat dengan berbagai macam program,” ungkapnya.
Ma'ruf meyakini, MPP menjadikan proses pengurusan dokumen lebih cepat, lebih pendek, lebih mudah dan juga menghindarkan adanya pungutan liar.
"Kalau diperpendek ini kemudian menjadi lebih efisien, Ini [MPP] Banyuwangi merupakan yang pertama di Indonesia. Sekarang menurut laporan, sudah ada 45 Mal Pelayanan Publik ini dan di Jawa Timur sudah ada 14 kabupaten,” tutupnya.
Reporter: M Radityo/Liputan6.com
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Wapres Ma’ruf Amin menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas dukungan dari seluruh pihak yang telah membantunya menjalankan program-program pemerintah.
Baca SelengkapnyaMa'ruf menyampaikan hal tersebut berkaitan dengan komitmen pemerintah dalam membangun dan merevitalisasi pasar rakyat.
Baca SelengkapnyaDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kutai Timur menggelar kegiatan Forum Grup Discossion (FGD) Penyelenggaraan MPP.
Baca Selengkapnya"Kita cita-citakan di setiap Kabupaten terdapat RS yang dilengkapi dengan sejumlah fasilitas modern dan memadai," kata Prabowo.
Baca SelengkapnyaPlt Ketua DPW PPP Bali, Idy Muzayyad mengaku siap melaksanakan instruksi Muhamad Mardiono.
Baca SelengkapnyaWapres mengatakan pilihlah calon kepala daerah yang memikirkan kesejahteraan masyarakat luas.
Baca SelengkapnyaPrabowo memastikan semua fasilitas TNI yang diperlukan akan dipergunakan untuk kebutuhan rakyat.
Baca SelengkapnyaMa'ruf Amin mengingatkan masih banyak tantangan yang harus dihadapi sebagai bangsa yang terus berkembang.
Baca SelengkapnyaMPP Digital Banyuwangi diaplikasikan ke MPP Digital Nasional yang merupakan pelayanan publik berbasis elektronik.
Baca SelengkapnyaPemerintah daerah diminta mendorong peningkatan literasi masyarakat tentang ekonomi syariah.
Baca SelengkapnyaPemerintah telah menyusun RIPPP Tahun 2022-2041 yang mengusung visi besar “Terwujudnya Papua Mandiri, Adil, dan Sejahtera”.
Baca SelengkapnyaMa'ruf Amin menyatakan, pemerintah memahami tantangan yang dihadapi dalam membangun wilayah Papua Pegunungan.
Baca Selengkapnya