Wapres Ingin Banyak Investor Dalam Pengembangan Kawasan Industri Halal

Merdeka.com - Wakil Presiden Ma’ruf Amin memimpin rapat Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) untuk membahas tindak lanjut berbagai program pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Istana Wapres Jakarta, Kamis (25/11). Ma'ruf menekankan agar program-program KNEKS benar-benar membuahkan hasil secara nyata.

"Seperti yang telah sering saya sampaikan, di samping rencana kerja jangka menengah dan jangka panjang, harus ada beberapa quick wins yang netes (membuahkan hasil)," ujarnya, Kamis (25/11).

Ma'ruf menuturkan, arahan Presiden Jokowi untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat halal dunia tahun 2024 sudah sangat jelas. Sehingga, pengembangan ekosistem halal yang salah satunya melalui pembangunan Kawasan Industri Halal (KIH) harus terus diakselerasi.

"Kita ingin semakin banyak investor dalam pengembangan KIH. Selain membangun KIH baru, kita harus optimalkan KIH yang ada," ujar Ketua KNEKS itu.

Selanjutnya, Ma'ruf meminta agar berbagai program KNEKS disinergikan tanpa menghambat proses yang telah berjalan. Termasuk dalam hal regulasi dan ketentuan hukum.

"Sebagai contoh, kodifikasi data perdagangan industri produk halal agar disinergikan dan dikoordinasikan antar Kementerian dan Lembaga terkait, termasuk dengan Dirjen Bea dan Cukai dan Lembaga Nasional Single Window (LNSW) Kementerian Keuangan," sebutnya.

Maruf melanjutkan, seluruh program tersebut harus memiliki target capaian yang terukur. Seperti implementasi sertifikasi halal UMKM dengan target jumlah UMKM yang tersertifikasi halal.

"Selain menyesuaikan dengan kemampuan anggaran Kementerian dan Lembaga, tentu perlu meningkatkan kontribusi pemerintah daerah, maupun dunia usaha," ucapnya.

Ma'ruf menekankan pentingnya mendorong pendirian pusat-pusat inkubasi sebagai penyemaian dan pengembangan pengusaha syariah. Serta pendirian pusat-pusat bisnis syariah sebagai sarana interaksi antar pelaku bisnis syariah.

Sedangkan, menyangkut transformasi pengelolaan dana sosial syariah, Ma'ruf meminta pencanangan transformasi wakaf menjadi wakaf produktif terus digaungkan.

Hal penting lainnya adalah ketersediaan dan akurasi data untuk menyusun berbagai kebijakan terkait pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Untuk itu, Ma'ruf sangat mendukung penyediaan Pusat Data Ekonomi Syariah (PDES) sehingga kontribusi nyata dari sektor ekonomi dan keuangan syariah terukur dengan baik.

"Hal ini perlu melibatkan Kementerian dan Lembaga terkait, terutama BPS, sebagai sumber pencatatan data resmi Pemerintah," tegasnya.