Wapres: Jangan Sampai Ada Gubernur Tak Tahu Jumlah Vaksin yang Masuk

Merdeka.com - Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma'ruf Amin meminta jajaran Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Provinsi Jawa Timur untuk terus meningkatkan upaya penanganan wabah Covid-19 di wilayahnya. Hal tersebut seiring angka positivity rate kasus Covid-19 di Jawa Timur masih cukup tinggi yakni 39,24%, jauh di atas standar the World Health Organization (WHO) yakni 5%.

"Saya berharap terutama soal koordinasi, konsolidasi data, jangan sampai misalnya gubernur tidak tahu ada berapa vaksin yang masuk," katanya saat memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Covid-19 secara virtual bersama Gubernur, Bupati/Walikota, serta jajaran Satgas Covid-19 di wilayah Provinsi Jawa Timur, dikutip dalam keterangan pers, Kamis (22/7).

Dia juga meminta koordinasi mengenai berbagai masalah seperti ketersediaan Bed Occupancy Rate (BOR), oksigen di semua wilayah agar terus ditingkatkan. Sehingga apabila dibutuhkan dapat dilakukan antisipasi secara cepat.

"Kemudian juga langsung kalau ada masalah bisa berkoordinasi dengan Pak Menteri Kesehatan, dengan Satgas, dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri)," katanya.

Tidak hanya itu, dia juga meminta para kepala daerah di Jawa Timur untuk memacu penyerapan anggaran penanganan Covid-19 yang dilaporkan masih rendah. Kemudian, terkait testing, dia berharap penggunaan tes antigen dapat dikurangi dan lebih memperbanyak tes PCR yang memiliki tingkat akurasi lebih tinggi.

"Mohon perhatian tadi yang disampaikan oleh Mendagri, banyak yang masih rendah penyerapan anggarannya untuk penanganan Covid-19, karena itu saya minta ini betul-betul dipacu. Memang antigen ini jangan terlalu banyak, sebab tingkat positivity rate-nya itu menjadi sangat rendah," ujarnya.

Cegah Kenaikan Kasus

Ma'ruf Amin juga meminta agar daerah yang sudah mencapai level rendah penularan Covid-19 berdasarkan asesmen situasi pandemi tidak terjadi peningkatan kembali.

"Kalau nanti sudah diketahui (PPKM levelnya), saya minta jangan ada level yang sudah turun (menjadi) naik, tapi justru yang di level 4 (misalnya) yang harus turun sedikit demi sedikit menjadi 3, turun (lagi) 2. Nah, ini saya kira jangan sampai justru sebaliknya, yang sudah di level 3 malah naik ke 4 misalnya," katanya.Selanjutnya, terkait rencana pelonggaran terhadap berbagai bidang usaha seperti pedagang kaki lima (PKL) usai pelaksanaan PPKM Darurat, dia meminta agar dibarengi dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

"Ini sebenarnya untuk supaya mereka yang mencari penghidupannya harian itu kemudian bisa mulai kembali, tetapi dengan protokol kesehatan yang ketat," tuturnya.

Sebelumnya diketahui PPKM Jawa dan Bali ditetapkan masuk ke dalam level 3 dan 4. Inmendagri juga menetapkan aturan main wilayah yang masuk ke dalam level 3 dan 4 tersebut.

Berikut aturan lengkap Inmendagri yang membatasi kegiatan di wilayah kabupaten/kota di Jawa-Bali, dikutip merdeka.com, Rabu (21/7):

1. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/Pelatihan dilakukan secara daring/online;

2. Pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 100% (seratus persen) Work From Home (WFH);

Pelaksanaan kegiatan pada sektor:

1 Esensial seperti

a)Keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan (customer)

b) pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan dengan pelanggan (customer) dan berjalannya operasional pasar modal secara baik);

c) teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, data center, internet, pos, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat;

d) perhotelan non penanganan karantina; 
dan

e) industri orientasi eskpor dimana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bukanterkahir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI),

Dapat beroperasi dengan ketentuan:

a) untuk huruf a) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, serta 25% (dua puluh lima persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;

b) untuk huruf b) sampai dengan huruf d) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf; dan

c) untuk huruf e) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluhpersen) staf hanya di fasilitas produksi/pabrik, serta 10% (sepuluh persen) untuk pelayanan adminsitrasi perkantoran guna mendukung operasional,

2) Esensial pada sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya diberlakukan 25% (dua puluh lima persen) maksimal staf WFO dengan protokol kesehatan secara ketat;

3) Kritikal seperti:

a) kesehatan;b) keamanan dan ketertiban;c) penanganan bencana;d) energi;e) logistik, transportasi dan terutama untuk kebutuhan masyarakat;f) makanan dan minumandistribusi pokokserta untukpenunjangnya, ternak/hewan peliharaan;g) pupuk dan petrokimia;h) semen dan bahan bangunan;i) obyek vital nasional;j) proyek strategis nasional;k) konstruksi (infrastruktur publik);l) utilitas dasar (listrik, air dan pengelolaansampah)