Wapres: Jangan Sampai Kelompok Radikal Gunakan Politik Identitas Pada Pemilu 2024
Merdeka.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut, pemerintah sudah menugaskan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk mencegah gerakan radikalisme jelang tahun politik pemilu 2024 . Ma'ruf tak ingin kelompok radikal menggunakan isu politik identitas pada Pilpres 2024.
"Saya minta memang BNPT untuk mengambil langkah-langkah antisipasi terutama dalam menghadapi Pemilu, Pilpres jangan sampai kelompok kelompok radikal kemudian menggunakan dengan misalnya mendorong adanya politik identitas, kita sudah sepakat tidak menggunakan politik identitas di dalam pemilu nanti 2024," kata Ma'ruf di kawasan Banten, (28/10).
Ma'ruf mengatakan, pemerintah sudah menugaskan BNPT untuk memantau gerakan radikal. Selain itu, BNPT juga membuat gerakan yang bersifat deradikalisasi.
-
Apa yang dilakukan BNPT untuk tanggulangi terorisme? “Penurunan ini sangat tajam sampai dengan 89 persen lebih, indeks potensi radikalisme dan indeks risiko terorisme juga terus menurun,“ rinci Kepala BNPT.
-
Apa itu Banpres? Kasus korupsi bantuan Presiden itu bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) kasus suap bantuan Covid-19 yang menjerat mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara.
-
Apa yang sedang dilakukan Kementerian ATR/BPN? Kementerian ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertifikasi tanah aset dengan estimasi nilai yang terselamatkan mencapai ± Rp643,9 triliun.
-
Apa agenda Ma'ruf Amin ke PKB? 'Iya benar (datang) sebagai Dewan Syuro. Belum tahu (pembahasan apa), katanya rapat pleno,' ucap Tommy singkat.
-
Kapan DPR mendukung kinerja BNPT? Malah BNPT di tahun 2023 berhasil membuat status 'zero terrorist atack'. Ini hebat sekali,' demikian Sahroni.
-
Siapa yang diprioritaskan BNPT? Pemerintah memprioritaskan penanganan penyintas bukan hanya dari aspek fisik, melainkan juga psikis dan keberlanjutan finansial.
"Kita sudah menugaskan BNPT untuk terus memantau bahkan kita sudah membuat gerakan gerakan secara keberlanjutan untuk baik yang sifatnya kontra radikalisasi maupun deradikalisasi," ucapnya.
Ma'ruf melanjutkan, BNPT melibatkan semua kementerian dan lembaga untuk menangkal radikalisme. Menurutnya, radikalisme bisa masuk dari segala unsur.
"Karena masalah radikalisasi bisa masuk ke mana saja lewat mana saja bahkan sejak umur Dini karena itu melibatkan juga Kementerian pendidikan juga kemudian Kementerian Agama bisa saja itu dari aspek keagamaan, yang oleh karena itu moderasi beragama menjadi salah satu program yang harus kita kembangkan," tuturnya.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ma’ruf menyampaikan, media sosial dapat dimanfaatkan sejumlah pihak untuk memecah belah umat.
Baca SelengkapnyaBadan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyebut aksi teror di Indonesia terus menurun sejak tahun 2018.
Baca SelengkapnyaOrganisasi kelompok anti-Pancasila sudah dibubarkan, tapi sel-sel mereka masih terus bergerak di bawah tanah.
Baca SelengkapnyaMa'ruf menduga kelompok ini menyasar anak muda karena masa depan bangsa ada di tangan mereka.
Baca SelengkapnyaDensus 88 memberikan pemahaman kepada para personel Polri dalam kegiatan pencegahan bahaya paham radikal.
Baca SelengkapnyaPemkot Madiun disarankan memiliki penguatan pencegahan paham radikal dan terorisme demi keamanan kota tersebut
Baca SelengkapnyaSementara itu, Wakil Presiden Ma’ruf Amin berpesan kepada BNPT untuk lebih memperkuat kolaborasi melalui pendekatan multipihak.
Baca Selengkapnya"Sebenarnya kita mengawasi semua kegiatan, mulai dari masjid lembaga pemerintah, dari upaya radikalisme," kata Wapres.
Baca SelengkapnyaFadil memastikan setiap laporan yang masuk mengenai pelanggaran anggota Polri, akan diproses sesuai aturan yang berlaku.
Baca SelengkapnyaMilenial dan Gen Z menyumbang 56,45%, pada peta pemilih di Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaMa'ruf mennginginkan Pemilu 2024 berjalan dengan damai.
Baca SelengkapnyaHabiburokhman mengaku mendapat informasi dari masyarakat adanya gerakan berbahaya menjelang Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya