Wapres JK Akan Undang Masjid Diduga Radikal di Kantor Pemerintah

Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla yang juga Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) akan mengundang petinggi kantor pemerintah dengan masjid yang diduga terpapar paham radikal.

"Segera diundang, bukan panggil, ya, kami akan undang nanti masjid-masjid pemerintah untuk kontrol, mengevaluasi, dan memperbaiki," katanya seperti dilansir dari Antara, Minggu (25/11).

Menurut Wapres JK, dugaan masjid-masjid di kantor pemerintah yang terpapar paham radikal itu, disebabkan oleh kepengurusan masjid yang tidak dipegang langsung oleh pejabat tinggi kantor tersebut.

"Jadi, yang salah itu umumnya, masjid-masjid pemerintah itu diurus oleh pegawai-pegawai yang di bawah sehingga sulit, tidak ada kontrolnya," jelasnya.

Oleh karena itu, politisi Golkar ini akan meminta pimpinan kantor pemerintah dengan masjid terduga radikal untuk menunjuk pejabat di lingkungan kantornya yang berpendidikan tinggi dan memahami agama dengan baik.

"Sekarang, kami minta betul pengurus masjid yang diketuai oleh pejabat yang lebih tinggi, yang memahami keagamaan, sehingga bisa tersaring sistemnya itu," ujarnya.

Terkait dengan masjid terpapar paham radikal, Wapres JK mengatakan, pihaknya telah mengantongi daftar masjid tersebut dan telah membawa persoalan itu dalam rapat internal DMI.

Salah satu upaya untuk mengatasi penyebaran paham radikal di lingkungan masjid itu, JK mengatakan bahwa solusinya adalah melakukan pendekatan terhadap para penceramah di masjid.

Badan Intelijen Negara (BIN) telah mendapatkan laporan dari Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) NU bahwa berdasarkan survei ada 50 penceramah di 41 masjid lingkungan pemerintah terpapar radikal.

Survei tersebut mengungkapkan sedikitnya 41 dari 100 masjid milik kantor pemerintah terindikasi radikal yang disebarkan melalui setiap ceramahnya. Dari 41 masjid tersebut, sebanyak 17 di antaranya masuk dalam kategori radikal tinggi, 17 lainnya radikal sedang, dan tujuh masjid berkategori radikal rendah.