Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Wapres JK akui pemerintah sulit cegah aliran dana teroris

Wapres JK akui pemerintah sulit cegah aliran dana teroris Ilustrasi Teroris. ©2015 Merdeka.com

Merdeka.com - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membenarkan adanya aliran dana transfer dari luar negeri untuk membiayai aksi teror di Indonesia. Pemerintah mengaku kesulitan lakukan pencegahan itu.

"Pencegahannya ya sulitnya karena kita negara terbuka. Tergantung penerima uang, kan bebas, bisa semua, tergantung tujuannya. Oleh karena itu ada PPATK memantau itu kalau ada transaksi keuangan yang mencurigakan," kata Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) di kantornya, Jakarta, Selasa (19/1).

JK mengatakan, transaksi keuangan di Indonesia relatif bebas. Oleh sebab itu, PPATK dibentuk untuk bisa menelusuri aliran dana mencurigakan yang masuk ke Indonesia.

Orang lain juga bertanya?

"Kita ini adalah negara yang punya kemerdekaan dalam transaksi keuangan. Oleh karena itu ada PPATK yang berhak untuk menelusuri masalah, tergantung pelanggarannya apa. Kalau dana itu masuk ke orang yang menjadi bagian daripada teroris pasti dilaporkan ke kepolisian dan diambil tindakan," jelas JK.

Sebelumnya, Kepala PPATK M Yusuf di Istana Kepresidenan mengatakan, pengiriman uang ke Indonesia dilakukan oleh seseorang yang berdomisili di negara tetangga wilayah selatan. Asal dana tersebut dari beberapa negara lain, salah satunya kawasan Timur Tengah.

Dana itu diterima oleh seseorang di Indonesia melalui rekening pribadi miliknya dan istrinya untuk kemudian dialirkan ke sebuah yayasan. Dari yayasan tersebut, dana itu disalurkan kepada orang yang hendak berangkat ke daerah konflik dan seseorang berinisial H.

Oleh orang berinisial H, dana itu disalurkan kepada pemasok senjata dari Filipina. Menurut Yusuf, transaksi keuangan itu berlangsung sejak Juni 2015. Sedangkan uang untuk orang yang hendak berangkat ke daerah konflik, Yusuf mengatakan, jumlah uang uangnya sekitar Rp 10 juta.

Uang ini diduga hanya dimanfaatkan untuk menutup keperluan selama perjalanan menuju daerah konflik di Indonesia. PPATK, lanjut Yusuf, kesulitan mengungkap aliran dana tersebut lantaran sebagian besar transaksi dilakukan secara tunai. (mdk/ang)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Wakapolri: RUU Perampasan Aset akan Berikan Efek Jera Koruptor
Wakapolri: RUU Perampasan Aset akan Berikan Efek Jera Koruptor

Agus menilai pemerintah melalui kebijakan strategis perlu menyelesaikan RUU Perampasan Aset.

Baca Selengkapnya
JK: Siapa pun Pemerintah Selanjutnya Hadapi Tantangan Berat
JK: Siapa pun Pemerintah Selanjutnya Hadapi Tantangan Berat

Wapres ke-10 dan 12, Jusuf Kalla atau JK memperkirakan, siapa pun yang menggantikan Jokowi akan menghadapi tantangan berat.

Baca Selengkapnya
OJK Sebut Sektor Jasa Keuangan Nasional dalam Kondisi Stabil
OJK Sebut Sektor Jasa Keuangan Nasional dalam Kondisi Stabil

Hal itu berdasarkan rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 25 Oktober 2023

Baca Selengkapnya
Jokowi Desak DPR Selesaikan RUU Perampasan Aset: Ini Penting untuk Beri Efek Jera Koruptor
Jokowi Desak DPR Selesaikan RUU Perampasan Aset: Ini Penting untuk Beri Efek Jera Koruptor

Jokowi meyakini hal ini dapat memberikan efek jera untuk para koruptor dan mengembalikan kerugian negara.

Baca Selengkapnya
Anies Ungkap Alasan Investor Asing Malas Kucurkan Modal untuk Proyek-Proyek  Indonesia
Anies Ungkap Alasan Investor Asing Malas Kucurkan Modal untuk Proyek-Proyek Indonesia

Jika kepercayaan para investor meningkat, secara otomatis akan meningkatkan nilai modal asing yang akan masuk.

Baca Selengkapnya
Jokowi: Korupsi Sekarang Makin Canggih, Menggunakan Teknologi Mutakhir
Jokowi: Korupsi Sekarang Makin Canggih, Menggunakan Teknologi Mutakhir

Jokowi mengatakan, saat ini korupsi semakin canggih dan kompleks, serta menggunakan teknologi mutakhir.

Baca Selengkapnya
VIDEO: JK Gerah Lihat MK-KPK Bermasalah: Kalau Tiangnya Rusak, Demokrasi akan Jatuh!
VIDEO: JK Gerah Lihat MK-KPK Bermasalah: Kalau Tiangnya Rusak, Demokrasi akan Jatuh!

Menurut JK, jika pilar-pilar tersebut rusak, sistem pemerintahan tidak akan berjalan maksimal.

Baca Selengkapnya
Ketua OJK: Likuiditas Perbankan Memadai untuk Menyalurkan Kredit
Ketua OJK: Likuiditas Perbankan Memadai untuk Menyalurkan Kredit

Hal yang perlu menjadi perhatian adalah terjaganya tingkat pertumbuhan kredit dan DPK di level yang hampir sama.

Baca Selengkapnya
Transaksi Dana Kampanye Janggal PPATK Bukti Dana Partai Politik Tidak Transparan
Transaksi Dana Kampanye Janggal PPATK Bukti Dana Partai Politik Tidak Transparan

Ternyata, dana ini tidak mengalami pergerakan yang signifikan, namun terjadi perputaran dana hingga mencapai triliunan rupiah

Baca Selengkapnya
Perputaran Uang Makin Kering, Jokowi: Jangan-Jangan Banyak Dipakai untuk Beli SBN
Perputaran Uang Makin Kering, Jokowi: Jangan-Jangan Banyak Dipakai untuk Beli SBN

Para pelaku usaha mengeluh ke Jokowi soal makin keringnya perputaran uang.

Baca Selengkapnya
Jokowi Akui Banyak Pelaku Bisnis Khawatir Politik Indonesia Panas Jelang Pemilu 2024
Jokowi Akui Banyak Pelaku Bisnis Khawatir Politik Indonesia Panas Jelang Pemilu 2024

Jokowi bersyukur karena pelaksanaan pemilihan umum 2024 berjalan lancar. Jokowi menargetkan arus modal masuk dan investasi kembali masuk ke Indonesia.

Baca Selengkapnya
Sektor Jasa Keuangan RI Terjaga di Tengah Ancaman Geopolitik Timur Tengah & Pelemahan Ekonomi Global
Sektor Jasa Keuangan RI Terjaga di Tengah Ancaman Geopolitik Timur Tengah & Pelemahan Ekonomi Global

Mahendra menyampaikan, kondisi ini dipengaruhi oleh dinamika ekonomi yang beragam di negara-negara utama, seperti Amerika Serikat, Eropa dan China.

Baca Selengkapnya