Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Wapres JK: Denny Indrayana pendekar hukum!

Wapres JK: Denny Indrayana pendekar hukum! Jusuf kalla. ©2013 Merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla angkat bicara terkait kasus yang menimpa mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Denny Indrayana. Menurut JK, Denny merupakan aktivis yang getol menyuarakan terhadap korupsi.

"Denny kan pendekar hukum, wamen, otomatis semuanya harus sesuai hukum ya kan. Sesuai hukum," kata JK di Istana Wapres, Jakarta, Jumat (27/3).

Lebih lanjut, JK menjelaskan, semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Oleh karena itu, walaupun Denny adalah pegiat antikorupsi, maka juga harus menjelaskan fakta yang sebenarnya bila dia meyakini tidak bersalah.

Orang lain juga bertanya?

JK enggan menanggapi soal kriminalisasi buntut dari perseteruan antara Polri dan KPK dengan segenap pendukung-pendukungnya.

"Berkali-kali saya katakan kalau kriminalisasi itu kalau orang tidak ada perkaranya diperkarakan, itu artinya kan. Kalau ada perkaranya tentu mengikuti prosedur saja. Kalau tidak bersalah dibela lah. Pemerintah juga tidak ingin adanya suatu proses menuduh atau menersangkakan karena kebijakan-kebijakan tapi kalau memang itu merugikan tentu diperiksa," jelas JK.

"Semua bisa percaya tapi tentu satu pihak membuktikannya, artinya polisi harus membuktikannya. Kalau polisi bisa membuktikannya tentu itu yang jadi bagian pemeriksaan, kita tidak bisa percaya saja pembicaraan suatu orang harus berdasarkan pemeriksaan, harus berdasarkan hukum," tandasnya.

Seperti diketahui, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana dituduh terlibat dugaan korupsi Implementasi Payment Gateway Kemenkum HAM tahun anggaran 2014. Denny ditetapkan sebagai tersangka dan hari ini diperiksa oleh Bareskrim Polri.

(mdk/did)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Bantah Menkum Supratman, Kejagung Jelaskan Denda Damai Tak Bisa Diterapkan ke Kasus Korupsi
Bantah Menkum Supratman, Kejagung Jelaskan Denda Damai Tak Bisa Diterapkan ke Kasus Korupsi

Kejagung menjelaskan perihal denda damai yang merupakan langkah hukum pelaku tindak pidana, yang dapat dilakukan untuk terbebas dari jerat hukum.

Baca Selengkapnya
Kejagung Tegaskan Denda Damai Tak Bisa Diterapkan untuk Kasus Korupsi
Kejagung Tegaskan Denda Damai Tak Bisa Diterapkan untuk Kasus Korupsi

Denda damai hanya berlaku pada tindak pidana ekonomi, seperti tindak pidana kepabeanan dan cukai.

Baca Selengkapnya
Kejagung: Kalau Ada Jaksa atau Pegawai Kejaksaan Tidak Netral di Pilkada akan Kita Jewer
Kejagung: Kalau Ada Jaksa atau Pegawai Kejaksaan Tidak Netral di Pilkada akan Kita Jewer

Pihaknya tidak akan segan menindak siapa saja jajaran Korps Adhyaksa yang kedapatan tidak netral.

Baca Selengkapnya
Kejagung Siap 'Sikat' Jaksa yang Mencoreng Institusinya
Kejagung Siap 'Sikat' Jaksa yang Mencoreng Institusinya

Kejagung siap pecat anggota yang terbukti bersalah

Baca Selengkapnya
Menkum Supratman Minta Maaf soal Pernyataan Denda Damai Koruptor
Menkum Supratman Minta Maaf soal Pernyataan Denda Damai Koruptor

Supratman menjelaskan, urusan pengampunan di dalam hukum pidana bukanlah barang baru.

Baca Selengkapnya
Pesan Jaksa Agung ke Anak Buah: Jaga Netralitas dan Tak Coreng Marwah Kejaksaan dengan Memihak Paslon di Pemilu
Pesan Jaksa Agung ke Anak Buah: Jaga Netralitas dan Tak Coreng Marwah Kejaksaan dengan Memihak Paslon di Pemilu

Hal itu dikatakan Burhanuddin dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (16/11).

Baca Selengkapnya
Cerita Rektor Unika Dihubungi Orang Mengaku Polisi untuk Buat Video Prestasi Jokowi: Saya Tolak
Cerita Rektor Unika Dihubungi Orang Mengaku Polisi untuk Buat Video Prestasi Jokowi: Saya Tolak

Rektor Unika menceritakan dihubungi orang mengaku polisi untuk membuat video mengapresiasi kinerja Presiden Joko

Baca Selengkapnya