Wapres JK: Jangan karena pemerintah tegas kemudian disebut diktator

Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) meminta masyarakat membedakan sikap tegas dan diktator dilakukan pemerintah dalam mengambil setiap kebijakan. Hal itu disampaikan Jusuf Kalla menanggapi sejumlah pihak yang menilai pemerintah diktator usai menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang pembubaran ormas.

"Jangan karena pemerintah tegas kemudian disebut diktator. Kalau tidak tegas kemudian disebut lemah. Jadi, ketegasan itu beda," kata JK di kediamannya di Jalan Haji Bau Nomor 16, Makassar, Sulsel, Kamis (10/8).

Menurut dia, pemerintah mempunyai kewenangan menindak tegas terhadap segala bentuk yang tak berlandaskan Pancasila. "Pemerintah itu tegas kepada siapa saja yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada seperti tidak memenuhi Pancasila, mengandung Sara," imbuhnya.

Menurut JK, Malaysia sebetulnya lebih tegas dari Indonesia dalam menindak kelompok-kelompok yang tidak sejalan dengan dasar negara. Demikian juga Arab Saudi. Namun sikap pemerintah itu tidak serta merta membuat pemerintahnya menjadi diktator.

"Harus ada ketegangan, bedakan ketegangan dengan diktator," ucapnya

Mantan Ketua Umum Partai Golkar ini menambahkan, Perppu Pembubaran Ormas sedikit berbeda dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Perppu Nomor 2 Tahun 2017 menindak Ormas dengan cara pembubaran terlebih dahulu baru kemudian berperkara di pengadilan, sementara UU sebelumnya berperkara dulu baru dibubarkan.

"Hanya beda sedikit," ujarnya.