Wapres JK jelaskan tujuan Jokowi terbitkan inpres agar menteri satu suara
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo baru saja menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintahan. Salah satu amanat inpres ini meminta agar para menteri, pembantu presiden tak menunjukkan perbedaan pendapat di publik.
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengungkap latar belakang munculnya Inpres ini. Diakuinya, selama ini perbedaan sikap dan pendapat antara menteri kabinet kerja kerap terekspose ke publik. Sehingga dibutuhkan Inpres yang bisa meminimalisir perbedaan sikap tersebut.
"Sering kan, menteri A dengan menteri B beda. Kita ingin menghindari seperti itu supaya masyarakat tidak bingung," kata dia di kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (7/11).
-
Bagaimana Sekretaris Kabinet mengoordinasikan komunikasi antara Presiden dan kementerian? Sekretaris Kabinet berperan sebagai penghubung utama antara Presiden dan berbagai kementerian atau lembaga pemerintah. Ia memastikan informasi terkait kebijakan dan instruksi Presiden disampaikan dengan jelas dan tepat waktu kepada para menteri dan pejabat terkait.
-
Mengapa Sekretaris Kabinet harus membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan? Sebagai penghubung antara Presiden dengan kementerian dan lembaga pemerintah lainnya, Sekretaris Kabinet bertanggung jawab memastikan bahwa kebijakan pemerintah dapat dilaksanakan dengan efektif dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
-
Apa yang bisa dilakukan Jokowi untuk kabinet Prabowo? Tak hanya memberikan pendapat, mantan Wali Kota Solo tersebut juga bisa memberikan usulan nama untuk kabinet mendatang.
-
Siapa yang Jokowi instruksikan untuk menggandeng pihak lain? Jokowi berharap ITDH menjadi tak hanya sekadar pusat uji sertifikasi perangkat teknologi. Tetapi, mesti menjadi pusat inovasi dan penelitian. Jokowi menginstruksikan Kominfo untuk menggandeng perguruan tinggi, perusahaan rintisan atau startup, serta UMKM dalam mendorong riset dan paten, serta mendukung pengembangan dan sertifikasi produk-produk lokal.
-
Siapa yang mengusulkan Jokowi undang capres? Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi atau Habib Aboe mengusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang bakal capres Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto untuk makan siang di Istana Kepresidenan.
-
Bagaimana tanggapan Jokowi soal Kabinet Prabowo? Jokowi mengaku tak memberi masukan kepada Prabowo soal penambahan kementerian. 'Kabinet yang akan datang ditanyakan dong kepada presiden terpilih. Tanyakan kepada presiden terpilih. Tanyakan pada presiden terpilih,' kata Jokowi kepada wartawan di Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi, Depok, Jawa Barat, Selasa (7/5).
Dengan adanya Inpres ini, diharapkan menteri kabinet kerja satu suara. Konteksnya dalam hal menyampaikan kebijakan yang diambil pemerintah untuk disampaikan ke publik.
"Jadi baru boleh keluar (pernyataan menteri kabinet kerja) setelah disepakati masing-masing yang berkepentingan, stakeholder. Jangan menteri ngomong tiba-tiba tidak seusai dengan kebijakan menteri lain, harus harmonilah," pesan Wapres.
Wapres JK menekankan, terbitnya Inpres ini bukan untuk membatasi ruang gerak menteri kabinet kerja. Dia juga menepis dugaan bahwa kepemimpinan Jokowi-JK hampir sama dengan masa orde baru yang tak mengizinkan menteri kabinet kerja menyampaikan pendapat di ruang publik.
"Kalau dulu hanya Harmoko yang bicara, ini semua menteri boleh bicara, asal kalau mengeluarkan kebijakan bicara dulu dengan menteri terkait. Katakanlah kebijakan tentang harga beras, ya harus menteri perdagangan bicara menteri perindustrian, bicara bulog dulu, bicara Menkonya bagaimana ini jangan nanti berbeda," jelas dia.
Seperti dilansir dari laman setkab.go.id, Instruksi Presiden itu ditujukan kepada para menteri Kabinet Kerja, Sekretaris Kabinet, Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Panglima TNI, Jaksa Agung, dan Kapolri.
Dalam Inpres ini, tertera bahwa dalam setiap pembahasan kebijakan, Menteri Koordinator, Menteri, dan Kepala Lembaga melibatkan Sekretariat Kabinet. Selanjutnya, Sekretaris Kabinet melaporkan usulan kebijakan sebagaimana dimaksud disertai rekomendasi kepada Presiden, sebelum pelaksanaan Sidang Kabinet Paripurna atau Rapat Terbatas. Kesepakatan Rapat Koordinasi, menurut Inpres ini, dilaporkan Menteri Koordinator secara tertulis kepada Presiden sebelum kebijakan ditetapkan. (mdk/noe)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
4 Menteri yang hadir Airlangga Hartarto, Muhadjir Effendy, Sri Mulyani dan Tri Rismaharini
Baca SelengkapnyaWakil Presiden ke-12 RI Jusuf Kalla menjelaskan proses pembagian kursi menteri saat pemerintahannya.
Baca SelengkapnyaJokowi mengungkapkan, telah memerintahkan menterinya untuk membuka semua fakta.
Baca SelengkapnyaStabilitas politik di tanah air selalu menjadi perhatian internasional.
Baca SelengkapnyaMedia Center Indonesia Maju diresmikan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi nantinya akan memberikan arahan dan para menteri koordinator akan menyampaikan laporan guna memberikan gambaran bagi pemerintahan selanjutnya.
Baca SelengkapnyaDraf akan diserahkan terlebih dahulu kepada pimpinan DPR untuk masuk dalam rapat paripurna.
Baca SelengkapnyaJokowi menanggapi wacana Presiden RI terpilih Prabowo Subianto yang dikabarkan bakal membentuk 44 kementerian
Baca SelengkapnyaJokowi akhirnya memastikan telah menimbang aturan tersebut dan resmi menandatangani.
Baca SelengkapnyaDave menilai, Jokowi sebagai presiden ada baiknya saling diskusi dengan Prabowo yang bakal melanjutkan pemerintahannya.
Baca SelengkapnyaPerpres ini ditandatangani Jokowi pada 15 Agustus 2024 dan diundangkan pada hari yang sama.
Baca SelengkapnyaBegitu juga dengan menteri disebut Jokowi boleh berkampanye
Baca Selengkapnya