Wapres JK ke Bupati Nduga: Yang Menakuti Masyarakat Tentara atau OPM?
Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mempertanyakan keluhan Bupati Nduga Yairus Gwijangge di gedung DPR yang meminta pihak TNI dan Polri menarik personel dari wilayahnya demi kepentingan masyarakat. Menurut JK pihak keamanan akan ditarik jika situasi di sana sudah aman dan tidak ada pihak OPM lagi yang mengganggu masyarakat.
"Yang menakuti masyarakat tentara atau pihak OPM apa kelompok bersenjata? Nah itu. Yang mengganggu masyarakat bukan tentara kan? yang menembak (separatis) selama ini menjaga masyarakat kan tentara. Tentara hanya membalas," kata JK di Kantornya, Jalan Merdeka Utara, Selasa (6/8).
Menurut JK pendekatan yang dilakukan tentara harus sesuai dengan situasi di sana. Jika tentara melakukan pengamanan ketat lantaran para kelompok kriminal tersebut melakukan tindakan yang dapat mengancam masyarakat.
-
Bagaimana cara DPR agar WNA jera? Terakhir, Sahroni juga meminta agar WNA tersebut langsung dideportasi usai menjalankan hukuman. Menurutnya hal tersebut dapat menunjukkan ketegasan negara dalam menyikapi WNA arogan yang kerap meresahkan masyarakat.'Yang terpenting jangan langsung dideportasi, keenakan. Biarkan dia bertanggung jawab dulu atas perbuatannya di sini. Jerat hukuman jikalau memenuhi unsur-unsur pidana lainnya. Setelah selesai menjalani semuanya, baru boleh dideportasi. Biar ada efek jera dan kapok. Kalau nggak begitu mereka bakal bawa pulang cerita bahwa mereka ‘bebas’ berbuat aneh-aneh di Indonesia. Dan kita tidak ingin begitu,' tutup Sahroni.
-
Kenapa Ganjar meminta pendukungnya menjaga Jawa Tengah? Ganjar menyatakan, Jawa Tengah menjadi lumbung suara yang selalu dilirik banyak pihak. Sebab itu, akan ada yang nantinya datang dan mengganggu, sehingga perlu pengawasan.
-
Apa yang diminta oleh massa di Kantor KPU Jayapura? Dalam orasinya, massa meminta proses penetapan kursi partai politik dan caleg terpilih pada pemilihan legislatif (Pileg) periode 2024-2029 untuk Kabupaten Jayapura jangan digelar.
-
Apa saja permintaan DPR RI ke polisi? 'Setelah ini, saya minta polisi langsung berikan pendampingan psikologis terhadap korban serta ibu korban. Juga pastikan agar pelaku menerima hukuman berat yang setimpal. Lihat pelaku murni sebagai seorang pelaku kejahatan, bukan sebagai seorang ayah korban. Karena tidak ada ayah yang tega melakukan itu kepada anaknya,' ujar Sahroni dalam keterangan, Kamis (4/4). Di sisi lain, Sahroni juga memberi beberapa catatan kepada pihak kepolisian, khususnya terkait lama waktu pengungkapan kasus. Ke depan Sahroni ingin polisi bisa lebih memprioritaskan kasus-kasus pelecehan terhadap anak.'Dari yang saya lihat, rentang pelaporan hingga pengungkapan masih memakan waktu yang cukup lama, ini harus menjadi catatan tersendiri bagi kepolisian. Ke depan harus bisa lebih dimaksimalkan lagi, diprioritaskan untuk kasus-kasus keji seperti ini. Karena korban tidak akan merasa aman selama pelaku masih berkeliaran,' tambah Sahroni.
-
Siapa yang DPR minta tindak tegas? Polisi diminta menindak tegas orang tua yang kedapatan mengizinkan anak di bawah umur membawa kendaraan.
-
Apa yang diminta DPR dari polisi? Sahroni meminta kepolisian mengusut tuntas dugaan penganiayaan setelah ditemukannya mayat remaja laki-laki bernama Afif Maulana (AM) di bawah jembatan Kuranji, Kota Padang yang diduga dianiaya kepolisian.
"Ya kita juga harus lihat situasi yang ada. Ada sebab ada akibat. Sebab akibat apakah tentara yang menyebabkan sebabnya atau pihak kelompok kriminal itu yang menjadi sebab," ungkap JK.
Sebelumnya diketahui dalam pertemuan dengan anggota DPR, Yairus meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui DPR menarik anggota TNI dan Polri di kawasannya, Nduga Papua yang sedang mengamankan proyek pembangunan infrastruktur.
"Kami dengan harapan penuh, meminta bapak presiden melalui Ketua DPR, bahwa penarikan anggota TNI Polri non organik dan organik itu sama-sama melaksanakan tugas di sana," kata Yairus.
Dia mengatakan, selama ini masyarakatnya tidak tenang hidup di antara anggota TNI dan Polri. Bahkan sejumlah masyarakat di kawasan tersebut mengungsi karena menghindari anggota TNI dan Polri.
"Masyarakat Nduga itu tidak hidup tenang, mereka masih berada di hutan-hutan. Mereka juga sudah mengungsi ke beberapa kabupaten tetangga. Dan sekitar 11 distrik itu sudah dikosongkan," ungkap dia. (mdk/bal)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah dan aparat diharapkan dapat memastikan keamanan dan keselamatan masyarakat di Bumi Cenderawasih.
Baca SelengkapnyaBerdasarkan hasil investigasi, personel OPM yang tewas adalah Engabub. Sementara identitas dua orang yang luka-luka masih dalam pendalaman tim investigasi.
Baca SelengkapnyaMenurut Panglima TNI, aksi teror pihak separatis di Papua harus segera diberantas.
Baca SelengkapnyaTNI ingin tanah Papua damai dan warganya sejahtera
Baca SelengkapnyaKebijakan Panglima TNI mengubah penyebutan nama KKB menjadi OPM berdampak pada kinerja TNI.
Baca SelengkapnyaPrajurit Koops TNI Habema membalas tembakan OPM pimpinan Apeni Kobugau dari Kampung Bazemba
Baca SelengkapnyaSpanduk tersebut dibentangkan warga saat rombongan Jokowi berhenti di depan Pasar Argosari,
Baca SelengkapnyaDalam kajian Percepatan pembangunan Papua tersebut, TNI telah mendapat amanah untuk menjalankan tiga tugas.
Baca SelengkapnyaAparat TNI-Polri yang tergabung dalam Satgas Damai Cartenz 2023 bersama Polda Papua memperkuat pengamanan di 9 daerah operasi menjelang HUT OPM.
Baca SelengkapnyaTNI-Polri terus melancarkan langkah proaktif mengamankan wilayah Distrik Homeyo dari gangguan OPM
Baca SelengkapnyaKKB terus menebar teror. Termasuk pilot Susi Air yang disandera masih mereka tawan. Penyanderaan sudah dilakukan hampir lima bulan.
Baca SelengkapnyaKesaksian Tim Ganjar soal Larangan Pasang Bendera PDIP saat Kunjungan Jokowi, Kader Sampai Digeledah
Baca Selengkapnya