Wapres JK minta Kemenag tambah 300 ribu mubalig dalam daftar penceramah
Merdeka.com - Wakil Presiden RI Jusuf Kalla telah melakukan pembicaraan terkait daftar 200 mubalig dari Kementerian Agama. Dalam pertemuan dengan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, dia meminta agar daftar lebih efisien.
"Kita sudah bicarakan tadi agar dibuat pola yang lebih baik, lebih efisien, lebih cepat. Tapi nantilah itu daftar sementara," katanya di Jakarta, Selasa (22/5).
Tidak hanya itu, JK juga meminta agar Lukman menambah daftar mubalig. Pasalnya 200 mubalig hanyalah sebagian kecil yang dibutuhkan masyarakat. Oleh karena itu, dia mengungkapkan, publik butuh lebih dari 300 ribu penceramah.
-
Kenapa akses layanan kesehatan bagi peserta JKN di Maluku perlu ditingkatkan? Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh menyoroti peningkatan akses layanan bagi seluruh masyarakat, khususnya bagi peserta JKN di Provinsi Maluku. Dirinya mengingatkan kepada seluruh pemangku kepentingan di Provinsi Maluku untuk berinvestasi Sumber Daya Manusia (SDM) bidang kesehatan untuk wilayah kepulauan yang membutuhkan penanganan khusus.
-
Siapa yang bisa diajak untuk berkurban? Mengajak keluarga, teman, dan komunitas untuk berpartisipasi dalam ibadah kurban tidak hanya memperkaya makna spiritual kita, tetapi juga memperkuat ikatan sosial dan kepedulian terhadap sesama.
-
Apa saja bantuan KJMU? Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta tetap membuka pendaftaran bagi calon penerima KJMU tahap 1. Pendaftaran rencananya dibuka hingga 21 Maret 2024. 'Selanjutnya data pendaftar akan dipadankan dengan data DTKS dan regsosek (registrasi sosial ekonomi),' kata dia.
-
Siapa yang dituntut? Seorang pria Inggris dihukum hampir 20 tahun penjara karena menggunakan kecerdasan buatan untuk mengubah foto asli anak-anak menjadi gambar pelecehan seksual yang menjijikkan.
-
Siapa yang dibantu JKN? Di atas dipan, lelaki tua itu duduk dengan mata bersinar dan senyum lebar yang menyingkap keriput di wajahnya.
-
Mengapa Khofifah ingin libatkan warga lokal? Mantan Mensos RI itu menegaskan bahwasanya pengembangan Pulau Giliyang harus melibatkan warga lokal. Misalnya, pemilik penginapan di kawasan wisata harus warga lokal agar bisnisnya seirama dengan nilai-nilai pelestarian alam.
"Tapi jangan lupa seperti saya katakan, kita butuh minimum 300 ribu dai karena kita punya masjid untuk Salat Jumat saja khatib butuh 300 ribu, jadi bagaimana 200 itu hanya kecil sekali itu. Itu awal saja," papar JK.
Diketahui sebelumnya, Kementerian Agama telah merilis 200 nama mubaligh yang jadi rekomendasi untuk bisa digunakan untuk publik. Namun hal tersebut menuai pro dan kontra.
Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin, meluruskan tujuan kementeriannya merilis 200 nama ulama yang direkomendasikan sebagai penceramah. Keputusan yang dirilis pada Jumat (18/5) lalu menuai pro dan kontra.
Sebenarnya, kata Lukman, tujuan kementeriannya merilis 200 nama mubalig tersebut untuk menghindari pengajian yang disusupi politik atas masukan yang datang padanya. Sebab hal yang demikian justru meresahkan masyarakat
"Memang kami mendapatkan masukan dasar dari mereka yang meminta itu adalah karena mereka tidak ingin ceramah keagamaan diisi dengan hal-hal yang justru bisa berpotensi menimbulkan keresahan di tengah umat. Itulah mengapa kemudian mereka meminta kepada kami," kata Lukman di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (22/5).
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Calon Wakil Presiden RI nomor urut 3, Moch Mahfud Md berjanji meningkatkan kesejahteraan guru agama, ustaz dan guru ngaji jika terpilih sebagai Wakil Presiden.
Baca SelengkapnyaTitik Masudah mengatakan sebagai pendamping, memiliki tiga peran strategis.
Baca SelengkapnyaJokowi bertemu Pangeran MBS di Istana Yamamah, Riyadhk, pada Kamis, 19 Oktober 2023.
Baca SelengkapnyaMenkes menyebut idealnya per 1.000 penduduk di Indonesia ada satu dokter yang menangani
Baca SelengkapnyaDeretan ulama dan kiai menempati berbagai posisi dalam struktur TKN Prabowo-Gibran seperti Dewan Pembina, Pengarah dan Penasihat.
Baca SelengkapnyaWakil Presiden Ma’ruf Amin menilai, jumlah kementerian/lembaga yang ada saat ini sudah ideal.
Baca SelengkapnyaDikatakan Ma'ruf keterlibatan banyak pihak akan baik untuk ikut memikirkan masa depan bangsa dalam melahirkan kebijakan pemerintah yang tepat sasaran.
Baca SelengkapnyaHal tersebut dia sampaikan untuk menjawab pertanyaan dari anggota Panitia Khusus (Pansus) Angket Penyelenggaraan Haji 2024 DPR
Baca SelengkapnyaPemkot Madiun bakal rekrut 200 PPPK guru dan nakes. Persiapkan dirimu
Baca Selengkapnya