Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Wapres JK minta masyarakat tak khawatir soal e-KTP tercecer

Wapres JK minta masyarakat tak khawatir soal e-KTP tercecer Bedah buku Sofjan Wanandi dan Tujuh Presiden. ©Liputan6.com/Helmi Fithriansyah

Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta kepada masyarakat agar tidak perlu khawatir terkait insiden e-KTP tercecer di Kabupaten Bogor. Dia yakin seluruh KTP elektronik tersebut tidak akan disalahgunakan untuk kepentingan politik apa pun.

"Tidak perlu khawatir dipergunakan (kepentingan politik) itu. Bagaimana bisa manfaatkan, katakanlah pergi di TPS, fotonya beda dengan orangnya, masih ada pengamannya," katanya di kantornya, Jl Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (30/5).

Sebelumnya Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mengungkapkan, pihaknya sangat berkomitmen data e-KTP rusak tidak akan digunakan untuk kepentingan politik.

Orang lain juga bertanya?

"Saya punya komitmen bahwa data kependudukan KTP itu harus tuntas dan selesai. Saya menjamin, tidak mungkin digunakan untuk kepentingan Pilkada, untuk kepentingan Pemilu dan sebagainya," ucap Tjahjo di kantornya, Jakarta, Senin (28/5).

Dia menuturkan, memang ada barang palsu, tapi bukan buatan Indonesia ataupun pihaknya. "Kalau barang palsu banyak. Kemarin ditemukan di DKI itu buatan Kamboja tapi bukan buatan sini. Enggak ada, clear and clean semuanya," ungkap Tjahjo.

Bahkan, politisi PDIP ini berani mempertaruhkan jabatan dan kehormatannya, jika ada yang memalsukan apalagi menggunakan data e-KTP yang rusak atau tidak valid untuk kepentingan politik itu tadi.

Meskipun Tjahjo tak menampik, proses pembuatan e-KTP masih ada yang mengalami keterlambatan.

"Kalau ada masyarakat yang terlambat menerima e-KTP yang kami akui, memang mungkin terlambat prosesnya. Tapi sampai memalsukan, apalagi digunakan Pilkada atau Pileg, saya mempertaruhkan jabatan saya dan kehormatan saya, untuk tidak akan terjadi," tegas Tjahjo.

Dia pun menyebut kejadian tercecernya e-KTP membuat pihaknya melakukan evaluasi terhadap para kinerja staf. Dirinya memaklumi jika ada yang mengaitkan ini dengan politik.

"Saya tanggung jawab secara prinsip, tapi pembenahan di dalam mari, kami akan menata semua. Ini bagi evaluasi kami, bahwa staff asal kerja, enggak hati-hati, enggak sensitif," jelas dia.

(mdk/fik)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
PDIP Wanti-Wanti Skenario Tersembunyi di Kasus KTP Warga Jakarta Dicatut Dukung Dharma-Kun
PDIP Wanti-Wanti Skenario Tersembunyi di Kasus KTP Warga Jakarta Dicatut Dukung Dharma-Kun

Hasto meminta penyelenggara Pemilu untuk mencermati dan mengkroscek dengan baik sehingga jangan sampai ada sekenario pengaturan kekuasaan.

Baca Selengkapnya
Data Pemilih Diduga Bocor, Mahfud MD: Saya Minta KPU Lebih Hati-hati Agar Tidak Mudah Dibobol
Data Pemilih Diduga Bocor, Mahfud MD: Saya Minta KPU Lebih Hati-hati Agar Tidak Mudah Dibobol

Mahfud menyampaikan, sebaiknya KPU sebagai penyelenggara pemilu, untuk bekerja lebih hati-hati lagi

Baca Selengkapnya
Heboh KTP Warga Jakarta Dicatut Dukung Dharma-Kun, Cak Imin: Komisi II Harus Turun Verifikasi
Heboh KTP Warga Jakarta Dicatut Dukung Dharma-Kun, Cak Imin: Komisi II Harus Turun Verifikasi

Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar alias Cak Imin meminta agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk fair dan mengkontrol proses pencalonan.

Baca Selengkapnya
Ramai Pencatutan KTP untuk Dukungan Dharma-Kun, Ridwan Kamil Tegaskan Soal Aturan
Ramai Pencatutan KTP untuk Dukungan Dharma-Kun, Ridwan Kamil Tegaskan Soal Aturan

Kang Emil membeberkan alasan tak ingin melawan kotak kosong di Pilgub Jakarta.

Baca Selengkapnya
Bjorka Retas Data NPWP, Cak Imin Sebut Pembentukan Angkatan Siber Sangat Mendesak
Bjorka Retas Data NPWP, Cak Imin Sebut Pembentukan Angkatan Siber Sangat Mendesak

Cak Imin menilai kembali terjadinya peretasan data negara membuat kebutuhan adanya Angkatan Siber.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Eks Panglima Andika Perkasa Keras Bicara Bahaya Kebocoran Data KPU
VIDEO: Eks Panglima Andika Perkasa Keras Bicara Bahaya Kebocoran Data KPU

Andika Perkasa menanggapi soal dugaan pembobolan data pemilu KPU

Baca Selengkapnya
Reaksi Jokowi Soal Agus Rahardjo Dilaporkan ke Bareskrim Usai Bilang Intevensi Kasus e-KTP
Reaksi Jokowi Soal Agus Rahardjo Dilaporkan ke Bareskrim Usai Bilang Intevensi Kasus e-KTP

Menurut Faisal, apa yang disampaikan oleh Agus Rahardjo tidak disertai dengan bukti-bukti otentik dan berdasarkan fakta-fakta hukum.

Baca Selengkapnya
DPR Geram Data 204 Juta Pemilih Bocor: Kalau Kecolongan, Harus Tanggung Jawab Ini KPU!
DPR Geram Data 204 Juta Pemilih Bocor: Kalau Kecolongan, Harus Tanggung Jawab Ini KPU!

DPR geram dengan kabar dugaan kebocoran data 204 juta pemilih oleh KPU.

Baca Selengkapnya
NIK KTP Anggota DPRD dari PDIP juga Dicatut Jadi Pendukung Dharma Pongrekun di Pilkada Jakarta
NIK KTP Anggota DPRD dari PDIP juga Dicatut Jadi Pendukung Dharma Pongrekun di Pilkada Jakarta

PDIP akan membuat kanal pengaduan untuk temuan pencatutan KTP warga Jakarta.

Baca Selengkapnya
Heboh Pencatutan KTP untuk Dukung Paslon di Pilkada Jakarta, PDIP: Itu Pelanggaran Sangat Serius
Heboh Pencatutan KTP untuk Dukung Paslon di Pilkada Jakarta, PDIP: Itu Pelanggaran Sangat Serius

Hasto mengatakan, pencatutan KTP untuk dukungan merupakan persoalan serius yang harus segera ditindaklanjuti

Baca Selengkapnya
Ditjen Pajak Tegaskan Tidak Ada Kebocoran Data NPWP Jokowi hingga 6 Juta Wajib Pajak
Ditjen Pajak Tegaskan Tidak Ada Kebocoran Data NPWP Jokowi hingga 6 Juta Wajib Pajak

Data log access dalam 6 tahun terakhir menunjukkan tidak adanya indikasi yang mengarah kepada kebocoran data langsung dari sistem informasi DJP.

Baca Selengkapnya
Hasto PDIP soal Pilgub Jakarta: Penguasa Tidak Boleh Menciptakan Calon Boneka
Hasto PDIP soal Pilgub Jakarta: Penguasa Tidak Boleh Menciptakan Calon Boneka

PDIP menentang cara-cara curang untuk menciptakan calon-calon boneka di dalam Pilgub Jakarta.

Baca Selengkapnya