Wapres JK minta penertiban kawasan Kalijodo sesuai aturan

Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, rencana pemerintah daerah merelokasi kawasan Kalijodo sebaiknya dilakukan sesuai aturan. Menurut dia, jika penggusuran kawasan Kalijodo sesuai aturan tak akan menimbulkan polemik di masyarakat sekitar.

"Yang paling penting jalankan hukum dengan baik, dengan tertib. Jadi tidak ada soal," kata JK di kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (16/2).

Rencana relokasi disebut akan ditantang 'Pentolan Kalijodo', Abdul Aziz atau yang akrab disapa Daeng Aziz. Kabarnya, Daeng Aziz juga sudah menyiapkan kuasa hukum untuk membela warga Kalijodo.

"Saya kira (Daeng Aziz) tidak lindungi sebenarnya, saya rasa hanya mengharap agar ada sosialisasi, ada waktu (untuk relokasi). Ya tentu masyarakat punya aspirasi," ujar JK.

"Bukan soal dengan siapa-siapa. Tapi pemerintah harus menjalankan hukumnya dengan baik," tambahnya.

Dalam relokasi kawasan Kalijodo, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sudah berkoordinasi dengan pihak keamanan dan organisasi Islam. Bahkan Menteri Koordinator Bidang Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan tidak ada preman yang berhak menghentikan relokasi tersebut.

Luhut menegaskan, negara Indonesia diatur oleh konstitusi bukan preman. "Eh negara ini enggak ada yang diatur preman, berkali-kali saya bilang. Semua aturan peraturan itu yang ditegakkan. Ngerti? Enggak kurang dari itu enggak lebih dari itu," tegas Luhut.