Follow
Wapres JK minta standarisasi mubalig diatur oleh MUI dan Kemenag
Merdeka.com - Wakil Presiden RI Jusuf Kalla berkomentar sikap Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin yang lepas tanggung jawab terkait mubalig yang direkomendasikan pihak Kemenag. Telepas dari tanggung jawab Kemenag, Dia meminta agar mubalig harus memiliki standarisasi yang dibuat oleh Kemenag dan MUI.
"Ada beberapa asosiasi ikatan mubalig kan di MUI banyak. Maka selayaknya ikatan atau persatuan ini dimanfaatkan untuk menseleksi keanggotaannya," kata JK usai mengisi ceramah di Masjid Sunda Kelapa, Kamis (24/5).
Jika memiliki kode etik kata JK, para penceramah yang direkomendasikan suatu saat melanggar kode etik pihak organisasi mubalig di bawah MUI akan mengambil tindakan. Sama dengan dokter yang memiliki Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang jika melanggar kode etik bisa dihukum.
-
Siapa yang melanggar kode etik? Diketahui, sanksi tersebut disebabkan pelanggaran kode etik yang dilakukan Hasyim sebab terkait pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden.
-
Siapa yang berwenang menangani pelanggaran kode etik? Penanganan pelanggaran kode etik pemilu dilakukan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
-
Apa saja sanksi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu? Ketika terjadi pelanggaran tersebut, ada sejumlah sanksi yang dikenakan untuk pelaku, yaitu: Teguran tertulis, yaitu pemberian peringatan secara tertulis kepada penyelenggara pemilu yang melanggar kode etik. Teguran tertulis bisa dalam bentuk peringatan biasa atau peringatan keras.Pemberhentian sementara, yaitu penghentian sementara penyelenggara pemilu dari jabatan dan/atau tugasnya selama kurun waktu tertentu.Pemberhentian tetap, yaitu penghentian permanen penyelenggara pemilu dari jabatan dan/atau tugasnya.
-
Siapa yang berhak menjatuhkan sanksi pelanggaran kode etik? Sanksi-sanksi tersebut dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) setelah melakukan pemeriksaan terhadap aduan pelanggaran kode etik.
-
Bagaimana etika saat menyindir? Pilih waktu dan tempat yang tepat untuk menyindir. Jangan menyindir di depan umum atau di media sosial, karena bisa membuat orang yang disindir merasa malu dan tersinggung.
-
Apa pendapat Jusuf Kalla tentang speaker masjid? 'Masjid harus syahdu, karena itu kalau pidato atau dakwah atau tabligh-nya sampai keluar itu malah warga tidak dengar juga. Hanya suaranya yang keras, tapi tidak dipahami,' imbuhnya.
"Sama dengan kayak dokter. Kalau nanti pemerintah dan Majelis ulama yang mengatur kode etik. Kalau dia melanggar kode etik maka organisasinya akan mengambil tindakan. Sama kayak kalian. Sama kayak dokter. Kalau anda melanggar anda bisa dihukum. Tapi melalui organisasi," papar JK.
Diketahui sebelumnya, saat rapat kerja Komisi VIII DPR RI, Menteri Lukman Saifuddin menjelaskan MUI yang nantinya akan menyikapi nama-nama ulama yang diusulkan setelah 200 nama yang sudah dikeluarkan Kemenag. Lukman pun menjelaskan MUI berencana akan bekerja sama dengan ormas-ormas islam yang ada dinaungan MUI untuk melanjutkan daftar tersebut.
"Oleh karenanya, kita tunggu bagaimana MUI menyikapi ini. Tentu masukan yang berkembang dalam raker ini akan jadi pertimbangan bagi, tidak hanya MUI tapi ormas islam juga," kata Lukman.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Sertifikasi juru dakwah merupakan wacana lama. Sehingga, tinggal menunggu dukungan dari pemerintah.
Baca Selengkapnya
"Humor diberikan saat berdakwah harus yang bernilai tinggi, berbudaya dan mengedepankan etika. Tidak boleh asal membuat orang tertawa"
Baca Selengkapnya
Jimly berbicara mengenai etika yang saat ini terus menjadi sorotan publik
Baca Selengkapnya
Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanulhaq menyoroti Gus Miftah yang mengolok-olok penjual es teh.
Baca Selengkapnya
Cak Imin menegaskan PBNU yang melanggar hukum, juga harus berhadapan dengan negara
Baca Selengkapnya
Ketua Bidang Hukum Presidium Penyelamat Organisasi dan MLB NU Jafar mengatakan landasan penyelenggaraan organisasi adalah memegang teguh ketentuan AD/ART.
Baca Selengkapnya
Agenda sidang mengklarifikasi kepada para pelapor terkait laporan dugaan pelanggaran kode etik sembilan hakim konstitusi tersebut.
Baca Selengkapnya
Burhanuddin menegaskan, bagi pegawai Kejati dan Kejari yang melanggar hukum, langsung ditindak tegas.
Baca Selengkapnya
Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie menemukan banyak masalah yang diduga sebagai pelanggaran etik hakim MK.
Baca Selengkapnya
Jimly memahami semua keresahan para pelapor terhadap dugaan pelanggaran etik para Hakim MK
Baca Selengkapnya
Wapres sekaligus merespons munculnya kritikan bahwa pengelolaan tambang tidak akan berjalan baik jika diserahkan kepada ormas.
Baca Selengkapnya
Yaqut terancam sanksi dari PKB, namun dia menegaskan tidak akan mengubah pernyataannya.
Baca Selengkapnya