Wapres JK Optimistis Presiden Jokowi Beri Amnesti untuk Baiq Nuril

Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menuturkan, pemberian amnesti terhadap korban pelecehan seksual yang terjerat UU ITE, Baiq Nuril, sedang dibahas pemerintah. Dia yakin pembahasan tersebut akan berjalan dengan baik.

"Tentu ada kan permintaan itu. Mestinya tidak ada soal," kata JK di Kantornya, Jalan Merdeka Utara, Rabu (10/7).

Dia menilai Presiden Joko Widodo serta Menkumham Yasonna Laoly juga siap memberikan amnesti. Namun hal tersebut perlu dikaji lebih dalam dan mendapat restu dari DPR.

"Untuk sama-sama sudah diketahui, untuk memberikan amnesti perlu persetujuan DPR. Karena itu pertama harus dibicarakan di DPR. Saya baca DPR siap memberi persetujuan apabila diminta," ungkap JK.

Sebelumnya, Baiq Nuril menaruh harapan besar kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk mendapatkan keadilan. Hal itu terlihat dari surat untuk Jokowi yang ditulis tangan oleh Baiq Nuril. Dalam surat yang beredar luas itu, Baiq Nuril berharap Presiden memberikan amnesti kepada dirinya. Sebab, itu merupakan harapan terakhir Baiq Nuril setelah upaya Peninjauan kembali (PK) ditolak Mahkamah Agung (MA).

"Salam hormat untuk Bapak Presiden. Bapak Presiden PK saya ditolak. Saya memohon dan menagih janji bapak untuk memberikan amnesti, karena hanya jalan ini satu-satunya harapan terakhir saya. Hormat saya, B. Nuril Maknun," tulis Baiq Nuril pada sebuah kertas dilansir Liputan6.com, Sabtu (6/7).

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempertimbangkan pemberian amnesti pada terpidana pelanggaran Undang-Undang ITE, Baiq Nuril. Dia menilai Baiq juga menjadi korban dalam kasusnya.

"Kami dari DPR melihat kasus ini ada baiknya presiden bisa mempertimbangkan untuk memberikan amnesti pada Baiq Nuril karena dalam tanda petik kami melihat dia ini adalah korban sehingga perlu lebih jeli lagi upaya hukum untuk melihat kasusnya," kata Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/7).

Pria yang akrab disapa Bamsoet ini menuturkan, kasus itu harus dilihat lebih jeli. Maka dari itu, lanjutnya, tidak ada salahnya jika Jokowi mempertimbangkan pemberian amnesti.

"Tidak ada salahnya kalau presiden memberikan pertimbangan untuk memberikan pengampunan kepada warga negara kita yang bernama Baiq Nuril," ungkapnya.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly menjelaskan, pemberian amnesti dinilai sebagai salah satu solusi untuk menyelesaikan kasus Baiq Nuril. Hal itu disampaikan usai bertemu Baiq Nuril dan Politikus PDIP Rieke Diah Pitaloka di Kementerian Hukum dan HAM, Senin (8/7).

"Bahwa kemungkinan yang paling tepat adalah amnesti," kata Yasonna.

Yasonna menerangkan, pemberian grasi, amnesti atau abolisi merupakan kewenangan presiden dengan mendengarkan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Dalam kasus Baiq Nuril, amnesti merupakan langkah yang tepat.

Makanya untuk memperkuat itu, Kemenkum HAM sedang menyusun argumentasi yuridis dengan melibatkan ahli hukum pindana, ahli ITE, Ditjen AHU, Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan.

"Supaya rapih, argumentasi yuridisnya kita mau siapkan dengan baik, karena ini kita menerapkan hukum progresif. Jadi kita lakukan ini dengan baik," ujar dia.

Yasonna menegaskan, perkara yang menimpa Baiq Nuril tak boleh diremehkan. Ini menyangkut rasa keadilan yang dirasakan banyak. Kalau dibiarkan kemungkinan wanita yang menjadi korban kekerasan seksual tidak akan berani bersuara.

"Kami khawatir wanita Indonesia yang korban kekerasan seksual tidak berani lagi mengadukannya, atau memprotesnya. Ini kekhawatiran kita, kita harus kita lakukan," ujar dia.