Follow
Wapres JK pastikan pemerintah setuju anggaran untuk lapas ditambah
Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) memastikan, pemerintah sudah menyetujui penambahan anggaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) guna menangani persoalan kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan (Lapas).
"Menteri Keuangan menambah anggaran Menkum HAM untuk membuat atau memperluas penjara yang ada. Itu sudah disetujui," ungkap Wapres JK di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (9/5).
Tak hanya untuk menangani persoalan kelebihan kapasitas lapas. Penambahan anggaran di Kemenkum HAM guna menambah jumlah petugas lapas. Dengan demikian, ada keseimbangan antara petugas lapas dengan narapidana.
-
Bagaimana cara Kanwil Kemenkumham mengatasi over kapasitas? Jadi narapidana yang menghuni lapas yang overload, kemudian didistribusikan atau dipindahkan ke rutan terdekat yang masih longgar. Terus yang di Rutan Solo juga begitu. Jadi, kebanyakan warga binaan yang dioper itu ke rutan-rutan yang masih punya sisa kamar hunian.
-
Di mana penjara over kapasitas di Jawa Tengah? Berbagai cara untuk menanggulanginya mulai pendistribusian narapidana ke tempat-tempat yang masih longgar hingga program asimilasi.
-
Apa yang diungkapkan Jusuf Kalla mengenai pembelian alutsista? Pemerintah Beli Alutsista Bekas Umur 25 Tahun Harganya Rp1 Triliun kata JK dikutip dari Antara, Kamis (11/1) 'Saya kira pemerintah 'kan tidak satu kali ini beli bekas (alutsista bekas), tetapi selalu murah. Murah sekali barang bekas itu sebetulnya, apalagi kalau sudah tua,'
-
Mengapa KKP mengajukan anggaran tambahan? Jika disetujui, anggaran KKP pada tahun depan mencapai Rp 7,62 triliun, meningkat dari anggaran sebelumnya sebesar Rp 6,9 triliun.
-
Bagaimana anggaran tambahan KKP akan digunakan? Rinciannya, Rp200 miliar untuk penambahan biaya operasional kapal pengawas selama 60 hari sehingga total hari layar menjadi 100 hari yang dikelola Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan (DJPSDKP).
-
Dimana program KKP dengan anggaran tambahan akan dijalankan? Anggaran ini digunakan untuk operasionalisasi PIT dan PNBP pasca produksi di 100 lokasi, pengembangan Kalaju di 65 lokasi, serta bakti nelayan di 30 lokasi.
"Sudah disetujui pemerintah juga untuk menambah pegawai penjara," ucapnya.
Mantan Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) ini mengatakan, sebetulnya ada dua solusi bisa dilakukan untuk menangani persoalan terjadi di lapas selama ini. Dua solusi itu adalah mengurangi narapidana dan menambah kapasitas lapas.
Mengurangi narapidana ini bisa dilakukan dengan pemberian remisi melalui revisi Peraturan Pemerintah (PP) 99 Tahun 2012. "Dua-duanya (mengurangi narapidana dan menambah kapasitas lapas) kita perlu jalankan. Artinya, kalau memang narapidana remisi ya perlu dikasih remisi lah," terang Wapres JK. (mdk/ang)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Pemerintah akan meminta pertimbangan ke DPR, sebelum menetapkan jumlah dan nama narapidana yang mendapatkan amnesti.
Baca Selengkapnya
Jokowi memberikan arahan agar jajarannya bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan untuk menjalankan program penanggulangan narkotika secara terukur
Baca Selengkapnya
Wakil Jaksa Agung, Sunarta menyampaikan kebutuhan anggaran Kejaksaan Agung tahun anggaran 2024 sebesar Rp43,56 triliun.
Baca Selengkapnya
Anas menjelaskan, keputusan ini merupakan hasil dari arahan yang diperoleh sebelumnya.
Baca Selengkapnya
Pada kesempatan yang sama, Mensos juga memaparkan capaian kinerja tahun 2023, dengan serapan anggaran sebesar 64,36%.
Baca Selengkapnya
Yusril Ihza Mahendra mengatakan pihaknya sedang berusaha untuk mencari jalan keluar permasalahan kepadatan lembaga pemasyarakatan (lapas)
Baca Selengkapnya
Jumlah tersebut mengalami perubahan Rp1.150.000.000.000 dari anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya.
Baca Selengkapnya
Tambahan anggaran itu akan dipakai untuk melakukan penguatan manajemen, fasilitas pendukung, membangun command center, hingga belanja pegawai.
Baca Selengkapnya
Pengawalan dilakukan agar pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) agar tetap mengedapan prinsip-prinsip HAM.
Baca Selengkapnya
Pemerintah masih tetap akan meneruskan pembangunan IKN di tahun depan dan setelahnya.
Baca Selengkapnya
Dia menjelaskan, tambahan anggaran itu untuk rencana program dukungan manajemen.
Baca Selengkapnya
MA mengusulkan penambahan anggaran sebesar Rp3 triliun lebih untuk tahun anggaran 2025.
Baca Selengkapnya