Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Wapres JK sebut korupsi terjadi karena ada negosiasi eksekutif dan legislatif

Wapres JK sebut korupsi terjadi karena ada negosiasi eksekutif dan legislatif Jusuf Kalla buka seminar di PTIK. ©2018 Merdeka.com/Intan Umbari Prihatin

Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan pembekalan kepada para peserta PPRA LVIII dan Alumni PPRA LVII tahun 2018 di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Kamis (25/10). Dalam pembukaannya JK menjelaskan penyebab banyak kepala daerah hingga para anggota DPR ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut JK, fenomena itu terjadi karena adanya negosiasi antara eksekutif dan legislatif yang selalu bersamaan.

"Sekarang negosiasi dulu baru bisa. Itu akhirnya menyebabkan selalu kalau ada korupsi atau proyek itu terjadi antara eksekutif dan legislatif selalu bersamaan," kata JK di hadapan para peserta di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Kamis (25/10).

"Dan itu tidak ada yang satu, apapun kasus korupsi itu selalu bersamaan dengan eksekutif. Karena itu lah kekhawatiran kita yang terjadi dalam proses-proses kenegaraan kita," lanjut JK.

Dia mengatakan zaman dahulu tidak ada anggota DPR atau kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Sebab, saat itu wakil rakyat tidak memiliki fungsi mulai dari mengatur angka-angka hingga perizinan. Dahulu, pemerintah yang membuat APBN dan langsung diketok oleh DPR.

"Sekarang negosiasi dulu baru bisa," ungkap JK.

Karena itu, JK mengatakan partai hatus memiliki fungsi yang baik. Pada saat pemilu partai sangatlah penting untuk memperlihatkan kepada masyarakat bahwa dapat bekerja dengan baik.

"Saya setuju bahwa partai harus berfungsi dengan baik. Partai itu pentingnya waktu pemilu, kemudian kalau tidak ada pemilu partai apa yang dilihat dia punya kinerja di DPR. Kalau di DPR mereka mengusulkan suara rakyat maka itu partai yang baik," ungkap JK.

Diketahui KPK kembali menangkap kepala daerah yang tejerat korupsi. Kemarin malam (24/10) Bupati Cirebon Sujaya terjaring OTT. Sunjaya diduga terseret kasus jual beli jabatan di lingkungan pemerintahan.

Tidak hanya Sunjaya, Minggu (14/10) Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro sebagai tersangka kasus dugaan suap izin proyek pembangunan Meikarta.

Bupati Neneng dan kawan-kawan diduga menerima hadiah atau janji Rp 13 miliar terkait proyek tersebut. Diduga, realiasasi pemberian sampai saat ini adalah sekitar Rp 7 miliar melalui beberapa Kepala Dinas.

Keterkaitan sejumlah dinas lantaran proyek tersebut cukup kompleks, yakni memiliki rencana membangun apartemen, pusat perbelanjaan, rumah sakit, hingga tempat pendidikan. Sehingga dibutuhkan banyak perizinan.

Sementara itu, Billy Sindoro dan Neneng Rahmi saat ini masih dicari oleh tim KPK. KPK menghimbau agar keduanya menyerahkan diri untuk menjalani proses pemeriksaan pasca-ditetapkan sebagai tersangka.

(mdk/ray)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
VIDEO: Buka-Bukaan Mahfud MD Beda Korupsi Era Orba & Sekarang
VIDEO: Buka-Bukaan Mahfud MD Beda Korupsi Era Orba & Sekarang "Dulu Cuma Bagi-Bagi Jatah di Istana"

Mahfud mengatakan, korupsi di era Orde Baru memang terjadi tetapi hanya di lingkungan Istana saja

Baca Selengkapnya
Akui Revisi UU Lemahkan KPK, Mahfud Md: Saya Tidak Ikut Prosesnya
Akui Revisi UU Lemahkan KPK, Mahfud Md: Saya Tidak Ikut Prosesnya

Menko Polhukam Mahfud Md mengakui Revisi UU KPK melemahkan lembaga antirasuah. Namun, dia menegaskan tidak ikut dalam proses pembuatan regulasi itu.

Baca Selengkapnya
Reaksi Keras Akademisi hingga Aktivis Usai MK Kabulkan Syarat Cawapres Pengalaman Kepala Daerah
Reaksi Keras Akademisi hingga Aktivis Usai MK Kabulkan Syarat Cawapres Pengalaman Kepala Daerah

Namun, dalam dalil penambahan syarat capres cawapres minimal punya pengalaman kepala daerah, dikabulkan oleh MK.

Baca Selengkapnya
Jusuf Kalla: Tidak Ada Partai Mau Jadi Oposisi, di Luar Pemerintah adalah Kecelakaan
Jusuf Kalla: Tidak Ada Partai Mau Jadi Oposisi, di Luar Pemerintah adalah Kecelakaan

JK mengatakan, partai politik didirikan sebagai kendaraan politik untuk mendapatkan kekuasaan dan kewenangan.

Baca Selengkapnya
Komisi III DPR ‘Semprot’ Capim KPK Ibnu Basuki: Saudara Pernah Vonis Bebas Terdakwa Korupsi
Komisi III DPR ‘Semprot’ Capim KPK Ibnu Basuki: Saudara Pernah Vonis Bebas Terdakwa Korupsi

Meski begitu, Rudianto tidak menjelaskan lebih jauh perihal perkara yang dimaksud.

Baca Selengkapnya
Ketua KPK Singgung Oknum Bekingi Korupsi di Sektor Tambang Depan 3 Paslon Capres-Cawapres
Ketua KPK Singgung Oknum Bekingi Korupsi di Sektor Tambang Depan 3 Paslon Capres-Cawapres

Nawawi mengatakan, praktik korupsi masih marak terjadi di pelbagai sektor.

Baca Selengkapnya
Prabowo: Pilkada Saya Jamin Tak Ada Intervensi, Jokowi Tak Pernah Nitip Calon
Prabowo: Pilkada Saya Jamin Tak Ada Intervensi, Jokowi Tak Pernah Nitip Calon

Menurut Prabowo, Pilkada diserahkan pada junior di partai, ia menyatakan tak ada masalah siapapun terpilih di Pilkada.

Baca Selengkapnya
Bukan Titipan, Ini Alasan RUU DKJ Jakarta Disahkan Jadi Inisiatif DPR
Bukan Titipan, Ini Alasan RUU DKJ Jakarta Disahkan Jadi Inisiatif DPR

DPR berharap dengan adanya RUU ini nantinya Pilkada berjalan dengan lancar.

Baca Selengkapnya
Soal Kans Kaesang di Pilgub Jakarta atau Jateng, Begini Kata Jokowi
Soal Kans Kaesang di Pilgub Jakarta atau Jateng, Begini Kata Jokowi

Selain Pilgub Jakarta, Kaesang juga santer maju di Pilgub Jateng.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Bantahan Jokowi Soal Tudingan Cawe-Cawe Munaslub Golkar
VIDEO: Bantahan Jokowi Soal Tudingan Cawe-Cawe Munaslub Golkar

Jokowi membantah ikut cawe-cawe soal isu Munaslub Golkar itu.

Baca Selengkapnya