Wapres JK sebut rehabilitasi pascagempa di Sulteng akan dimulai bulan November

Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan rehabilitasi pascagempa yang disertai tsunami di sejumlah wilayah seperti Kota Palu, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah (Sulteng) dan Sigi di Sulawesi Selatan akan dilakukan pada November mendatang. JK menjelaskan rehabilitasi akan dilakukan dengan cara membuat hunian sementara.

"Rehabilitasi baru mulai kira-kira bulan depan. Iya dengan membuat tempat tinggal sementara sambil semua infrastruktur yang ada seperti sekolah, masjid, kantor, dan rumah-rumah yang bisa diperbaiki yang diperbaiki," kata JK di kantornya, Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (9/10).

JK menjelaskan pencarian korban tetap akan dilakukan hingga dua bulan mendatang. Kemudian dia juga mengatakan layanan tangap darurat tetap berjalan.

"Tidaklah, dua bulan. Yang dihentikan evakuasinya. Jangan lihat tanggap darurat itu hanya evakuasi. Tanggap darurat itu evakuasi, layanan kesehatan, makanan, dan jangan shelter tempat tinggal," papar JK.

"Jadi itu evakuasi itu basarnas. Memang kalau lewat 7 hari boleh dibilang kemungkinan hidup itu sudah kecil sekali. Kecuali ada mukjizat, sehingga perlu dihentikan evakuasinya tapi layanan tanggap darurat tetap jalan," ungkap JK.

Sebelumnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan menghentikan status tanggap darurat Palu-Donggala pada 11 Oktober 2018. Meski status tanggap darurat akan dihentikan, pencarian terhadap korban akan tetap dilakukan, hanya saja dengan personel yang terbatas. Termasuk juga alat-alat berat akan dikurangi.

Hal tersebut dikatakan oleh Kepala Pusat Data Informasi Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho.

"Evakuasi korban akan selesai pada 11 Oktober. Kalau tidak ditemukan akan dinyatakan sebagai korban hilang," ujar Sutopo di Kantor BNPB, Jakarta Timur, Minggu (7/10).

"Pencarian tetap dilakukan dengan terbatas. Tidak seperti sekarang dengan personel banyak," kata dia.

Sutopo menambahkan jika status tanggap darurat dihentikan, pihaknya dan relawan-relawan yang ada di Palu-Donggala bisa fokus untuk memperbaiki beberapa infrastruktur yang rusak. Tidak lagi fokus mencari korban.

"Personel yang mencari (korban) bisa melakukan aktivitas lain, misal perbaikan atau pembersihan puing-puing bangunan. Butuh waktu dan tenaga yang besar agar masyarakat tidak stres," kata Sutopo.