Wapres JK Sebut Reshuffle Dilakukan Jika Menteri Terjerat Korupsi

Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, hingga saat ini pemerintah belum berencana melakukan reshuffle. Desas-desus ini muncul setelah sejumlah menteri terseret kasus hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dia menilai sampai saat beberapa menteri hanya berstatus sebagai saksi.

"Ya mereka ini kan baru dalam status saksi, belum ada menteri yang tersangka," kata JK di Kantornya, Jalan Merdeka Utara, Jakarta Selatan, Senin (13/5).

Namun, politisi Golkar itu menjelaskan, tidak menutup kemungkinan jika ada menteri yang terjerat korupsi pemerintah akan melakukan pergantian kabinet. Namun, dia menegaskan, hingga saat ini belum ada menteri yang kedapatan menerima gratifikasi.

"Kalau tersangka, otomatis itu mendapatkan perhatian mungkin direshuffle atau tidak, tapi kan selama ini kan tidak ada tersangka, kalau semua orang mengatakan bahwa ada mendapat gratifkasi tapi tidak ada bukti gimana mau pecat orang," ujarnya.

Sebelumnya, Juru Bicara Kepresidenan, Johan Budi Sapto menyatakan, Jokowi selaku Presiden selalu mengevaluasi kinerja menteri, sehingga adanya reshuffle kabinet dalam waktu dekat mungkin saja terjadi.

"Kalau sampai lebaran saya kira tidak ada. Saya tidak tahu setelah lebaran, kemungkinan itu bisa saja. Di awal saya sampaikan bahwa Pak Presiden melihat atau me-review ke belakang untuk reshuffle selalu didahului evaluasi Pak Presiden dengan menterinya, dan tidak dilakukan dalam satu termin waktu tertentu," tutur Johan di Jakarta.

Menurutnya, reshuffle ini bisa dilakukan karena adanya pertimbangan kinerja dan hal lainnya oleh Jokowi. Ia menegaskan bahwa Jokowi selalu memeriksa kembali hal apa saja yang telah dikerjakan oleh menterinya.

Johan menyatakan, Jokowi juga tidak melihat kapan periode pertama seorang menteri berakhir. Sehingga, reshuffle ini bisa dilakukan setiap saat. (mdk/fik)