Wapres JK sebut sidang putusan sanksi Setya Novanto sangat menarik
Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai proses berlangsungnya sidang etik Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) sangat menarik. Mulai dari proses awal sidang hingga proses pengambilan keputusan terhadap Ketua DPR, Setya Novanto yang diduga terlibat dalam kasus 'Papa Minta Saham'.
Lebih khusus JK menyoroti 'drama' serta manuver-manuver anggota MKD yang mewarnai pengambilan keputusan hari ini. Salah satunya adalah dinonaktifkannya anggota MKD dari Fraksi Nasdem, Akbar Faizal secara tiba-tiba.
Selain itu, banyak anggota MKD yang tiba-tiba berubah haluan, salah satunya Dimyati Natakusumah dari Fraksi PPP kubu Djan Faridz yang semula mendukung Setya Novanto kini berbalik arah memutuskan Novanto melakukan pelanggaran etik berat.
-
Siapa yang dituduh meminta KPK menghentikan kasus e-KTP Setya Novanto? Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Airlangga Hartarto buka suara terkait pernyataan mantan Ketua KPK Agus Rahardjo soal Jokowi telah meminta dirinya untuk menstop kasus e-KTP dengan terpidana Setya Novanto (Setnov).
-
Apa yang dikatakan Agus Rahardjo tentang Jokowi dan kasus Setya Novanto? Agus mengatakan, Presiden saat itu menginginkan penyidikan kasus yang menjerat Setya Novanto dihentikan.
-
Kenapa Setya Novanto disebut sebagai korban dalam kasus e-KTP? 'Partai Golkar itu menjadi korban dari e-KTP, jadi saya no comment. Jelas ya, korban e-KTP siapa? (Setnov) ya sudah clear,' pungkasnya.
-
Siapa menteri Jokowi yang terlibat korupsi? Para Menteri Jokowi yang Terjerat Kasus Korupsi Dua periode pemerintahan Presiden Jokowi setidaknya ada bebarapa menteri yang terjerat kasus korupsi.
-
Siapa yang menggugat Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI)
-
Siapa yang mengkritik Jokowi? Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengkritik kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Saya tidak ikuti tapi menarik. Tadi kan yang dulu keras minta sedang dan yang dulu mendukung minta berat," kata JK di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (16/12).
Meski demikian, JK melihat anggota MKD kompak menilai perilaku Setya Novanto dalam kasus 'Papa Minta Saham' adalah salah. "Menarik lah tapi yang penting semua menganggap salah," tutur JK.
Dalam kasus ini, JK melihat peran masyarakat sangat besar sehingga bisa mempengaruhi keputusan MKD. "Saya kira hati nuraninya (anggota MKD) muncul semua akibat masyarakat," ucap JK.
Seperti diketahui, berbagai aksi masyarakat dilakukan menuntut sidang etik MKD dengan teradu Ketua DPR Setya Novanto dilakukan secara terbuka agar masyarakat bisa mengikuti secara langsung proses yang terjadi di dalam ruang sidang. Bahkan, masyarakat pun bisa mendengar rekaman pembicaraan antara sosok yang diduga sebagai Setya Novanto, Riza Chalid dan Maroef Sjamsuddin.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Mantan Menteri ESDM, Sudirman Said mengungkap pernah ditegur Presiden Jokowi karena melaporkan Setya Novanto ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).
Baca SelengkapnyaMantan Menteri ESDM, Sudirman Said menegaskan kemarahan Presiden Jokowi kepadanya setelah melaporkan Setya Novanto ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) memang ben
Baca SelengkapnyaMantan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang heran dengan sikap Pimpinan Firli Bahuri dkk yang menyampaikan permintaan maaf.
Baca SelengkapnyaJimly memahami semua keresahan para pelapor terhadap dugaan pelanggaran etik para Hakim MK
Baca SelengkapnyaHakim Konstitusi Anwar Usman menuding putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) untuk memperbaiki citra MK.
Baca SelengkapnyaJohanis Tanak disoraki para penyidik KPK saat melakukan audiensi dan mengaku mendapat intimidasi.
Baca SelengkapnyaKetua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Prof Jimly Asshidiqie dikritik. Jimly disebut kerap berkomentar yang tak sesuai dengan kewenangannya.
Baca SelengkapnyaKetua KPK menilai putusan sela yang membebaskan Gazalba Saleh menunjukkan kekacauan dalam sistem peradilan.
Baca SelengkapnyaDisusul dengan permintaan maaf Johanis ke TNI dengan menyebut penyelidiknya khilaf saat OTT (Operasi Tangkap Tangan) kasus dugaan suap di Basarnas.
Baca SelengkapnyaAlbertina menilai komunikasi yang dilakukan Johanis dengan pejabat Kementerian ESDM berpotensi menimbulkan benturan kepentingan.
Baca SelengkapnyaAnwar Usman menjawab laporan Tim Pembela Demokrasi Indonesia terkait dugaan nepotisme.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara terkait pernyataan mantan Ketua KPK Agus Rahardjo yang diminta di untuk memberhentikan kasus e-KTP.
Baca Selengkapnya