Wapres JK serahkan ke masyarakat soal larangan koruptor jadi caleg

Merdeka.com - Wakil Presiden RI Jusuf Kalla menilai tidak ada larangan aktif bagi mantan terpidana kasus korupsi yang ingin jadi calon anggota legislatif (Caleg). Dia menilai selama mantan terpidana tersebut tidak dicabut hak politiknya maka masih bisa mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.

"Ada koruptor yang oleh pengadilan sendiri dicabut hak politiknya, ada tidak. Nah yang tidak, itu tentu tidak ada larangan aktif lagi selama tidak dicabut hak politiknya," kata JK di kantornya, Jl Merdeka Utara, Selasa (3/4).

Oleh karena itu JK menyerahkan kepada masyarakat terkait Komisi Pemilihan Umum (KPU) melarang mantan terpidana kasus korupsi jadi calon anggota legislatif (Caleg). Masyarakat kata JK, bisa menilai calon legislatif yang memiliki latar belakang pernah terjerat dan belum pernah dihukum.

"Tapi tentu ini pilihan masyarakat sendiri. kalau calon itu mempunyai begron pernah dihukum tentu berbeda dengan yang tidak. jadi kembali ke masyarakat," kata JK.

Diketahui sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan mengatur larangan mengenai mantan narapidana kasus korupsi untuk ikut dalam Pemilu Legislatif (Pileg) 2019. Komisioner KPU RI Hasyim Asyari mengatakan, pelarangan itu akan dituangkan dalam Peraturan KPU (PKPU) tentang Pencalonan Pileg mendatang untuk pertama kalinya.

"Sebenarnya di undang-undang tidak ada, mantan narapidana kasus korupsi dilarang nyaleg, di PKPU pencalonan mau kami masukkan," kata Hasyim di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis (29/3).