Wapres JK tegaskan Indonesia tak terlibat pembunuhan Kim Jong-Nam
Merdeka.com - Siti Aisyah, Warga Negara Indonesia (WNI) ditangkap Polisi Malaysia atas tuduhan terlibat dalam pembunuhan Kim Jong-Nam, saudara tiri Pemimpin Korea Utara Kim Jong-Un. Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan, secara politik, Indonesia tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Kim Jong-Nam.
"Jelas kita tidak di situ, dalam artian secara politik. Kalau Korea Utara jelas politis. Jadi, selalu akan bertentangan," kata Wapres di Pesawat Kepresidenan BAE-RJ 85 dalam perjalanan dari Bali menuju Jakarta, seperti dilansir Antara, Kamis (23/2).
Selain Siti Aisyah, polisi Malaysia juga sudah menangkap empat warga negara Korea Utara yang diduga terlibat dalam pembunuhan tersebut. Warga Korea Utara itu juga sempat singgah ke Jakarta sebelum kembali ke negaranya.
-
Siapa Ajudan Presiden Jokowi? Kapten Infanteri Mat Sony Misturi saat ini tengah menjabat sebagai ajudan Presiden Joko Widodo.
-
Siapa yang menyatakan Indonesia netral? Pada tahun 1948, presiden pertama Indonesia, Ahmad Sukarno, menciptakan istilah 'bebas dan aktif' untuk menggambarkan kebijakan luar negeri negara ini.
-
Bagaimana Kejaksaan Agung berperan dalam kerja sama ini? “Dalam usaha untuk membesarkan perusahaan dan berperan membangun perekonomian Indonesia perlu adanya bimbingan agar IDSurvey dapat melakukan aktivitas perusahaan sesuai dengan koridor-koridor regulasi yang berlaku. Tentunya IDSurvey berharap agar semua yang dikerjakan tidak menyimpang dari peraturan-peraturan yang berlaku sehingga aktivitas bisnis dapat berjalan lancar,“
-
Siapa yang menjadi juru bicara Indonesia di PBB? Untuk memperjuangkan Kemerdekaan Indonesia melalui jalur diplomasi, Presiden Soekarno meminta LN Palar untuk menjadi juru bicara Indonesia di pertemuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
-
Apa yang membuat Jusuf Kalla bingung tentang kasus Karen Agustiawan? 'Saya juga bingung kenapa dia jadi terdakwa, bingung karena dia menjalankan tugasnya,' kata JK.
-
Siapa yang membuat pernyataan tentang Indonesia? Tidak ada pembahasan terkait PM Singapura sebut Indonesia sebagai negara yang tidak akan maju karena gila agama.
JK menegaskan, fokus pemerintah saat ini memberikan perlindungan dan bantuan hukum kepada Siti Aisyah. "Kita tinggal menunggu sekarang saja proses hukumnya," kata dia.
Sebelumnya, Wapres melihat Siti Aisyah sebagai korban dari rekayasa atau penipuan politis dalam upaya pembunuhan saudara tiri Kim Jong-Un itu. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi telah melakukan pertemuan trilateral dengan menteri luar negeri Vietnam yang salah satu warganya juga diduga terlibat, dan menteri luar negeri Malaysia di sela-sela pertemuan retret menteri ASEAN di Boracay, Filipina.
Presiden Joko Widodo juga sudah meminta Menlu Retno melakukan pendampingan kepada Siti Aisyah. "Yang jelas kita akan selalu mendampingi, saya sudah sampaikan ke Menteri Luar Negeri agar didampingi terus lewat pengacara yang sudah ditunjuk agar diberikan perlindungan kepada Siti Aisyah," kata Jokowi di Gedung Olahraga Popki, Cibubur, Jakarta Timur, Kamis (23/2).
Jokowi berharap agar kasus tersebut segera terungkap sehingga posisi Siti Aisyah semakin jelas. Menurut dia, Siti Aisyah layak mendapatkan hak perlindungan sebagai warga Negara Indonesia.
"Apapun biar semuanya nanti terang benderang apakah dia ini korban apakah memang ikut dalam (pembunuhan Kim Jong-nam)," kata mantan Gubernur DKI tersebut.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menurut Moeldoko, pandangan JK subjektif dan tidak melihat secara utuh.
Baca SelengkapnyaMoeldoko meminta masalah netralitas tak sekedar dilihat kacamata subjektivitas.
Baca SelengkapnyaWaketum Gerindra Habiburokhman menegaskan jangan coba memfitnah Presiden Jokowi menyoal kasus putusan MK.
Baca SelengkapnyaJokowi menegaskan, presiden tidak mengurusi soal pencalonan presiden atau wakil presiden.
Baca SelengkapnyaMoeldoko pun mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga suasana politik agar tetap damai, dengan tidak mencampuri urusan hukum.
Baca SelengkapnyaJokowi membantah ikut cawe-cawe soal isu Munaslub Golkar itu.
Baca SelengkapnyaSoal baiknya bagaimana sikap KPK, Jokowi tidak ingin berkomentar.
Baca SelengkapnyaJokowi memiliki hak individu untuk mendukung paslon manapun.
Baca SelengkapnyaJK menyatakan bahwa semua pejabat sampai kepala pemerintah, presiden turut diambil sumpahnya agar berlaku adil bagi masyarakat.
Baca SelengkapnyaMenurut KPU RI, hal itu tidak relevan sebab Jokowi bukan bagian dari peserta pemilu.
Baca SelengkapnyaEndors Jokowi dinilai Majelis sebagai masalah etik karena dilakukan seorang presiden yang menjadi citra negara.
Baca SelengkapnyaHarapannya tidak adanya perpecahan atau memecah belah bangsa.
Baca Selengkapnya