Wapres JK tegaskan Jakarta tidak siaga 1

Merdeka.com - Front Pembela Islam (FPI) dan sejumlah organisasi keagamaan akan menggelar aksi demo besar-besaran pada 4 November nanti. Tujuannya satu, mendesak Polri mengusut tuntas kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki T Purnama (Ahok).

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, pemerintah tidak melarang siapapun untuk melakukan aksi unjuk rasa. Hanya saja, dia menekankan, penyampaian aspirasi dilakukan dengan tertib, tidak melanggar hukum.

"Pemerintah siap tentu menerima, mendengarkan tuntutan itu. Tapi jangan terjadi pengerusakan, jangan terjadi konflik dengan keamanan, itu saja," kata JK usai bertemu Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di kediamannya, Menteng, Jakarta, Selasa (1/11).

JK merasa yakin bahwa demonstrasi yang dilakukan pada 4 November itu berlangsung aman. Dia sendiri merasa tidak ada ancaman dari aksi demo nanti itu.

"Kalau saya sendiri tidak merasa ada ancaman. Cuma, karena jumlah bisa banyak kita harus hati-hati menanganinya. Itu saja. Tidak mengatakan khawatir, tidak mengatakan katakanlah anak sekolah harus tutup sekolah, tidak. Bukan begitu," kata JK.

Mantan Ketum Golkar ini tak ingin demo dilakukan secara anarkis sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi RI. Oleh sebab itu, JK menilai, pihak keamanan perlu melakukan antisipasi.

"Anda baca bahwa Brimob dari luar Jakarta juga sudah didatangkan. TNI juga siap-siap. Hanya untuk berjaga-jaga. Tidak akan offensive, hanya berjaga-jaga. Apalagai ekonomi kita perlu ketenangan. Kita tidak khawatir, tapi lebih baik mempersiapkan diri. Kalau yang terburuk dari pada tidak. Tapi saya yakin Insya Allah (aman)," cetus JK.

Sekali lagi, JK menegaskan, tidak perlu khawatir tentang demonstrasi 4 November itu. JK menekankan, DKI Jakarta tidak dalam keadaan genting, apalagi dibilang siaga 1.

"Enggak, enggak ada. Siapa bilang siaga 1? Endak lah. Kalau siaga 1 tentara itu berpakaian tempur. Endaak kan?" pungkasnya. (mdk/rnd)