Follow
Wapres JK tegaskan pemerintah tak akan akui bendera tauhid jadi lambang ormas
Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pemerintah tidak akan mengakui bendera yang dibakar di Garut, Jawa Barat, oleh Banser NU adalah bendera bertuliskan tauhid. Menurutnya, pengakuan terhadap bendera bertuliskan tauhid merupakan kepercayaan masing-masing umat Islam.
"Ya kan tidak perlu, Pemerintah kan tidak pernah bikin aturan seperti itu. Bahwa masing-masing menganggap itu, silakan," kata Wapres Jusuf Kalla di Kampus IPDN Jatinangor, Sumedang seperti dilansir Antara, Jumat (2/11).
Sehingga, kata JK, pemerintah tidak perlu mengakui bendera tersebut sebagai lambang ormas tertentu.
-
Siapa yang diminta tidak mengklaim sebagai kader Golkar? Partai Golkar meminta Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia tidak mengklaim sebagai kader partai yang dipimpin Ketua Umum Airlangga Hartarto.
-
Kenapa Kemenkum HAM tidak menahan SK kepengurusan PKB? Dia mengatakan prinsipnya Kemenkum HAM tidak mungkin menahan jika ada permohonan dari partai politik.
-
Kenapa Jusuf Kalla dukung larangan speaker luar masjid? 'Sejak dulu juga kami di dewan masjid, DMI itu mengatur itu bahwa sound system yang keluar itu hanya boleh Azan dan juga pengajian. Awal paling hanya 5 -10 menit, tidak boleh lebih dari itu,' ujarnya usai melantik Pengurus Masjid Al Markaz Al Islami Makassar, Minggu (10/3).
-
Mengapa Golkar meminta Bahlil tak mengklaim sebagai kader? Sahmud Ngabalin mengingatkan, Bahlil bukan lagi sebagai kader partai berlambang pohon beringin. Ia meminta Bahlil tak menjilat ludah sendiri dengan mengaku sebagai kader Golkar. Sebab, Bahlil sendiri sudah mengakui bukan menjadi bagian dari Partai Golkar sejak lama.
-
Siapa yang menolak Gubernur Jakarta ditunjuk Presiden? Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari menegaskan, pihaknya menolak mekanisme penunjukan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta oleh Presiden.
-
Siapa saja yang menolak pembentukan Kementerian Agama? Pada sidang PPKI 19 Agustus 1945 lagi-lagi pembentukan Kementerian Agama diusulkan, tetapi hanya 6 orang yang menyetujui. Beberapa tokoh penting justru menolak usulan ini. Siapa saja? Ada Johannes Latuharhary yang mengusulkan kepada rapat agar masalah-masalah agama diurus Kementerian Pendidikan. Rupanya usul tersebut didukung seorang wakil Islam dari Lampung, yaitu Abdul Abbas. Selain itu, Iwa Kusumasumatri, seorang nasionalis dari Jawa Barat, setuju gagasan perlunya Kementerian Agama. Hanya saja, karena pemerintah itu sifatnya nasional, agama seharusnya tidak diurus kementerian khusus. Penolakan juga datang dari tokoh pendidikan Taman Siswa, yaitu Ki Hadjar Dewantara. Beliau lebih suka urusan-urusan agama menjadi tugas Kementerian Dalam Negeri.
"Bahwa bendera tauhid sesuai kepercayaan, silakan. Tentu pemerintah tidak pernah menetapkan bendera ini harus begini, bendera itu harus begitu. Tidak, tidak," tambahnya.
Ribuan umat Islam melakukan Aksi Bela Tauhid yang dilangsungkan usai Shalat Jumat, mulai dari Masjid Istiqlal Jakarta menuju Istana Kepresidenan di Jalan Merdeka Utara.
Aksi tersebut merupakan tindak lanjut atas insiden pembakaran bendera bertuliskan tauhid yang dibakar Banser NU di Garut pada peringatan Hari Santri Nasional, karena bendera tersebut dinilai simbol dari ormas Hizbut Tahrir Indonesia.
Pelaku aksi bela Tauhid meminta Pemerintah mengakui bahwa bendera hitam yang dibakar di Garut itu adalah bendera tauhid, dan bukan representasi lambang ormas tertentu.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Dia menjelaskan bahwa pemberian izin kelola tambang kepada ormas keagamaan bertujuan untuk pemerataan dan keadilan.
Baca Selengkapnya
Said Aqil Siroj menilai tidak perlu ada penyeragaman bagi Paskibraka karena berhijab merupakan manifestasi dari nilai filosofi Bhinneka Tunggal Ika.
Baca Selengkapnya
Jokowi soal Izin Tambang: Bukan Diberikan ke Ormas, Tapi Badan Usahanya
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi gregetan disebut dengan julukan Lurah oleh banyak politisi.
Baca Selengkapnya
Jokowi menegaskan, Pilkada adalah urusan partai politik. Dirinya juga bukan pemilik atau ketua umum partai.
Baca Selengkapnya
Menurut Jokowi, Indonesia haruslah menjunjung tinggi keberagaman
Baca Selengkapnya
Haedar menyampaikan, meskipun sudah dibolehkan memakai jilbab bagi anggota Paskibraka, pihaknya menyayangkan keputusan melepas jilbab sebelumnya.
Baca Selengkapnya
Jokowi blak-blakan ada politikus yang memanfaatkan namanya dan mengklaim mendapat restu.
Baca Selengkapnya
JK mengapresiasi Jokowi yang menegaskan tidak akan ikut kampanye Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya
Jokowi menegaskan, presiden tidak mengurusi soal pencalonan presiden atau wakil presiden.
Baca Selengkapnya
Para alumni mengecam dugaan larangan Paskibraka 2024 berhijab.
Baca Selengkapnya
Agama harus mejadi perekat, maka tempat ibadah bukan menjadi tempat pemecah belah.
Baca Selengkapnya