Wapres JK tegaskan revisi Undang-undang KPK bukan melemahkan

Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menegaskan revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukan melemahkan melainkan memperkuat KPK. Namun, menurut JK, hingga kini pemerintah belum menyatukan pandangan terkait revisi tersebut.

"Kalau melemahkan berarti hak KPK itu kita tarik," ujar JK di Kantor Wapres, Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (16/2).

JK mengatakan, ada beberapa poin yang direvisi tersebut malah menambah kekuatan KPK untuk menjalankan tugas dan kewenangannya. Dia menyebut, salah satu poin revisi yang dimaksud yaitu pemberian SP3. SP3 dinilai sangat penting mengingat sebagai manusia bisa saja KPK salah menangkap orang.

"Namanya manusia bisa keliru aja menangkap orang, gitu kan. Ini bukan mengurangi hak tapi menambah hak," tegas JK.

Terlepas dengan adanya SP3 kemudian KPK tidak menggunakannya bukan menjadi persoalan. Poin pemberian SP3 hanya mengantisipasi terjadinya kesalahan di luar rencana.

"Justru dia mau pakai SP3 atau tidak kan urusan KPK. Walaupun ada KPK yang tidak mau pakai, ya udah tidak apa-apa," tambah dia.

Lebih lanjut, JK menyebut soal dewan pengawas. Rencana pembentukan dewan pengawas bukan berarti membatasi ruang gerak KPK untuk menjalankan tugasnya. Sebab, semua lembaga di mana pun pasti diawasi.

"Presiden, Wapres saja diawasi oleh DPR. Kalau KPK menganggap tidak perlu pengawasan, pengawasan bukan mencampuri urusan ke dalam tapi pengawasan itu bahwa KPK kerja dengan baik, aturan, etika dan sebagainya," ungkapnya.

Bahkan JK mempertanyakan alasan KPK menolak revisi undang-undang tersebut. Dengan tersandungnya dua pimpinan KPK, Bambang Widjojanto dan Abraham Samad dalam kasus hukum bisa menjadi acuan adanya kesalahan di tubuh KPK.

"Kita kan jangan lupa dengan segala hormat, ketua KPK juga tersangkut hukum berarti KPK juga ada kemungkinan salah kan. Ya harus diawasi," tutup JK.