Follow
Wapres JK Tegaskan Tim Hukum Nasional Bukan Bentukan Orde Baru
Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan Tim Asistensi Hukum bentukan Menko Polhukam Wiranto tidak mirip Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) pada masa Orde Baru. Dia menilai tim tersebut bertugas untuk mengevaluasi ucapan sejumlah tokoh.
"Jangan diklaim, bisa saja terjadi kalau saja sembarangan. Tapi kalau Orba itu begitu ada ngomong tidak sesuai pemerintahan bisa ditangkap. Yang ini justru orang yang berkata demikian justru dievaluasi, apakah ada pelanggaran hukumnya nanti pelanggaran hukumnya di bawa ke polisi," katanya di kantornya, Jalan Merdeka Utara, Senin (13/5).
Dia menjelaskan, tim tersebut bukan lembaga yang bisa mengambil tindakan. Dan hanya memberikan masukan kepada Wiranto serta kepolisian.
-
Kenapa Jokowi tidak ikut campur dalam kabinet? 'Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024,' kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
-
Siapa yang punya wewenang untuk melanjut atau menganulir Capim KPK? 'Pak Prabowo saat ini sebagai Presiden juga memiliki kewenangan untuk itu, untuk kemudian menganulir. Kan ini sudah estafetnya ke Presiden yang baru. Oleh karena itu, (Presiden Prabowo) memiliki kewenangan juga untuk melanjutkan atau tidak, itu kewenangannya Presiden,' kata Ghufron di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK di Jakarta.
-
Siapa yang memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP? Effendi Simbolon memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait ucapannya mendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
-
Siapa yang memimpin delegasi Indonesia di pertemuan Konsultasi? Dalam pertemuan tersebut, delegasi Indonesia dipimpin Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Djatmiko Bris Witjaksono.
-
Kenapa Menkumham meminta jajarannya melakukan evaluasi? Dari refleksi ini, kita dapat mengevaluasi strategi kita, mengidentifikasi peluang baru, serta menetapkan tujuan yang lebih ambisius dan lebih baik untuk tahun mendatang,' sambungnya.
-
Kenapa Kejaksaan Agung diajak kerja sama? “IDSurvey berperan penting dalam memastikan mutu dan kuantitas barang dan jasa dalam perekonomian nasional sehingga berperan sebagai benteng ekonomi nasional. Kami turut berterima kasih atas kesediaan JAMDATUN untuk melakukan kerjasama dengan kami dalam melakukan pendampingan-pendampingan yang diperlukan,“
"Jadi tenaga ahli, sama saja persidangan kan ada saksi ahli, ya semacam itulah penasihat ahli menilai.Ya tidak boleh, ya badan ini tidak boleh melakukan tindakan," ujarnya.
Menko Polhukam pun, kata JK, tidak bisa mengambil keputusan. Yang bertugas bertindak hanya kepolisian dan kejaksaan.
"Ini hanya lembaga memantau ada gejolak masyarakat, kalau mau ambil tindakan enggak boleh. Melanggar UU, kalau Menko mengambil tindakan," tutupnya. (mdk/fik)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Aiman tidak menyerang institusi atau individu Polri.
Baca Selengkapnya
TKN Prabowo membantah pernyataan Ketua PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri soal pemerintahan Jokowi seperti Orba
Baca Selengkapnya
Menurut Nusron, sistem seperti orde baru hanya terjadi apabila ada pembungkaman suara-suara tokoh masyarakat.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi menolak menanggapi soal putusan MK mengenai persyaratan baru capres dan cawapres
Baca Selengkapnya
Otto juga menyebut tidak ada satupun perbuatan dari paslon 02 yang dipersoalkan oleh tim AMIN.
Baca Selengkapnya
“Mendorong Kapolda metro Jaya Irjen Karyoto menunda sementara proses hukum terhadap Aiman Witjaksono," kata Ketua IPW
Baca Selengkapnya
Penanganan pelanggaran atau kecurangan secara TSM itu ranahnya ada di Bawaslu, bukan MK.
Baca Selengkapnya
Amar putusan MK yakni yang diangkat menjadi jaksa agung bukan merupakan pengurus parpol kecuali telah berhenti sekurang-kurangnya lima tahun.
Baca Selengkapnya
Kejagung siap pecat anggota yang terbukti bersalah
Baca Selengkapnya
Menko Polhukam memastikan dwi fungsi TNI yang ada di dalam RUU TNI tidak akan membawa TNI ke masa orde baru.
Baca Selengkapnya
Sehingga, Agung menegaskan tidak perlu bagi KPK memandang dalam operasi senyap atau OTT takut informasinya bocor.
Baca Selengkapnya
Habiburokhman menyindir perlu adanya Panja Netralitas BIN usai beredar pakta integritas dukungan Pj Bupati Sorong ke Ganjar-Mahfud.
Baca Selengkapnya