Wapres Jusuf Kalla akui ada dampak negatif bebas visa

Merdeka.com - Kebijakan pemerintah memberikan bebas visa kepada puluhan negara ternyata berdampak negatif. Meskipun pemerintah mengklaim kebijakan ini meningkatkan devisa, masyarakat menilai pembebasan visa memberi peluang kepada pihak-pihak asing melakukan hal yang tidak diinginkan di Indonesia seperti teror.

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan pembebasan visa diakui memberi dampak positif dan negatif. Namun pertimbangan untuk membuka jaringan dengan negara asing menjadi alasan utama pemerintah mengeluarkan kebijakan tersebut.

"Kalau positifnya, orang lebih mudah datang ke Indonesia untuk berlibur atau berusaha. Memang tentu saja ada lebih terbuka dan resiko juga dalam kondisi hari ini. Kita seimbangkan lah," tutur JK di Kantor Wapres, Jalan Merdeka Utara, Jakarta Selatan, Selasa (16/2).

Terkait ancaman teror, JK mengklaim akan memperketat keamanan. Selain itu, pihak imigrasi juga dipastikan akan bekerja maksimal mengecek setiap warga negara asing yang masuk.

"Walaupun mereka itu bebas visa tapi di airport juga tetap diperiksa, apa dia bawa, mau ke mana, dan sebagainya," imbuh JK.

Kendati dinilai mengancam keamanan negara, JK menegaskan akan mencoba proses berjalannya bebas visa dalam rentang waktu enam hingga satu tahun. Jika dalam pelaksanaannya menimbulkan banyak dampak negatif, maka pemerintah segera menghentikan kebijakan ini.

Berkaca dari negara Uni Eropa, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan yang berbanding terbalik. Namun JK mengalihkan perbandingan dengan kebijakan negara tersebut. Dia malah menyebut Indonesia perlu melirik kebijakan yang dikeluarkan negara tetangga seperti Malaysia dan negara sekitar.

"Malaysia, Thailand, itu bebaskan hampir seratus negara. Hingga kunjungan turis mereka dua kali lipat dari kita, itu salah satunya. Walaupun ada faktor lain, tapi memudahkan mereka yang mau berkunjung ke Indonesia," tuntas JK.