Wapres Jusuf Kalla sebut Denny Indrayana panik
Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla tidak sependapat dengan langkah Denny Indrayana yang justru datang ke Sekretariat Negara saat dipanggil Polri untuk diperiksa. Menurut Jusuf Kalla, langkah mantan Wakil Menkum HAM tersebut merupakan bentuk kepanikan.
"Untuk seorang pegiat antikorupsi, menurut saya kepanikan saja. Hadapi, jangan orang yang malah disuruh hadapi. Kalau memang tidak ada kesalahannya ya bilang saja," kata Jusuf Kalla saat wawancara khusus dengan merdeka.com di kantor Wapres, Jalan Veteran III, Jakarta, Senin (9/3).
JK juga menampik saat ini sedang terjadi kriminalisasi terhadap KPK dan orang-orang yang mendukung KPK. Menurutnya, yang terjadi saat ini adalah pemeriksaan biasa, bukan kriminalisasi.
-
Bagaimana cara individu melawan korupsi? Setiap individu memiliki peran penting dalam memerangi korupsi melalui tindakan-tindakan yang sederhana. Beberapa cara yang dapat dilakukan antara lain adalah menolak untuk terlibat dalam praktik suap, melaporkan setiap tindakan korupsi yang terlihat, serta mendukung upaya transparansi dalam pemerintahan. Selain itu, menjalani kehidupan dengan prinsip integritas juga merupakan langkah yang sangat berarti.
-
Bagaimana cara menghindari penipuan dana? Untuk menghindari penipuan dengan modus ini, DANA mengajak pengguna untuk tidak sembarangan mengetuk tautan yang mencurigakan dan sesering mungkin untuk memeriksa pengaturan keamanan di ponsel masing-masing.
-
Siapa yang mengimbau untuk waspada terhadap penipuan? PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) mengimbau para nasabah untuk berhati-hati terhadap penipuan dan kejahatan online memasuki Juni 2024 menjelang Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah.
-
Mengapa DPR ingatkan OJK untuk hati-hati? Menurut kami, rencana pencabutan moratorium ini harus dilakukan secara hati-hati dengan berbagai pertimbangan yang komprehensif.
-
Siapa yang mengimbau masyarakat agar tidak terpancing isu uang hilang? PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mengimbau masyarakat agar tidak terpancing isu uang hilang dan bijaksana dalam menggunakan social media.
-
Apa sanksi untuk pegawai KPK yang terlibat pungli? Untuk 78 pegawai Komisi Antirasuah disanksi berat berupa pernyataan permintaan maaf secara terbuka. Lalu direkomendasikan untuk dikenakan sanksi disiplin ASN.
"Begini, orang mengatakan oh KPK tidak boleh dikriminalisasi. Jangan hanya KPK, seluruh rakyat Indonesia tidak boleh dikriminalisasi. tidak boleh."
"Tapi kalau ada orang punya fakta salah dipanggil, apa ini kriminalisasi? Kan bukan, ini namanya penyidikan, bukan kriminalisasi ini proses biasa," imbuh JK.
JK mengaku sudah mengecek ke polisi bahwa kasus yang menimpa Denny Indrayana benar memang ada, dan merupakan laporan dari BPK.
"Saya cek ke polisi, kalau tidak ada masalah masalah jangan dipermasalahkan. Dijawan iya pak, tapi ada masalah pak," ungkap JK.
Ditanya apakah pemeriksaan terhadap Denny Indrayana terlalu buru-buru, JK membantah. Menurut JK polisi memang serba salah, bergerak cepat diprotes, bergerak lambat pun sama juga diprotes.
"Dikatakan juga oh ini terlalu cepat, macam mana. Polisi lambat diprotes, polisi cepat diprotes juga, gimana benarnya ini," jawab JK.
JK kembali menegaskan, bahwa siapa pun tak cuma KPK tidak boleh dikriminalisasi. Dan dia membantah telah melakukan kriminalisasi terhadap KPK, atau pun pihak-pihak yang mendukung KPK.
"Saya ingin ulangi lagi pandangan saya, bahwa jangan hanya KPK, seluruh orang jangan dikriminalisasi. Siapa yang bilang saya setuju kriminalisasi. Pernah nggak saya katakan, saya setuju kriminalisasi. Yang saya katakan, kalau ada kasus ya jangan takut diperiksa."
"Khususnya Denny, apa ada yang salah kalau saya katakan begitu. Apa salah kalau saya katakan, Denny kalau kau ada kasus berani dong hadapinya," tutup JK.
Sebelumnya, Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana dijadwalkan menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi sistem online pembuatan paspor atau payment gateway di Mabes Polri. Namun Denny tak datang dalam pemeriksaan tersebut, dan malah datang ke kantor Kementerian Sekretariat Negara Jakarta, meminta komitmen Presiden Joko Widodo yang menyatakan 'Setop kriminalisasi KPK dan penggiat anti korupsi' dan menanyakan mengapa dirinya tetap dipanggil polisi.
Denny Indrayana yang datang bersama Wakil Ketua KPK nonaktif Bambang Widjojanto dan mantan Kepala PPATK Yunus Husein tidak ditemui Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Andi Widjojanto. Namun, karena kedua anak buah Presiden Jokowi itu tidak berada di kantornya, kedatangan mereka hanya diterima oleh Staf Khusus Mensesneg.
(mdk/war)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Perlawanan balik dari pihak-pihak tertentu ditujukan melemahkan nyali Kejagung dalam memberantas korupsi.
Baca SelengkapnyaDPR menilai wacana denda damai bagi koruptor yang dilontarkan Pemerintah membuat masyarakat bingung.
Baca SelengkapnyaJohanis Tanak disoraki para penyidik KPK saat melakukan audiensi dan mengaku mendapat intimidasi.
Baca SelengkapnyaKalimat pembuka yang 'tak biasa' ini disampaikan oleh Ketua Majelis Hakim Ni Putu Sri Indayani.
Baca SelengkapnyaJusuf Kalla (JK) sempat membenarkan pertemuannya dengan Hasto.
Baca SelengkapnyaJK menilai seorang pemimpin harus tenang, baik, sopan dan tidak emosional
Baca SelengkapnyaHasto menyadari sejak awal saat mengkritisi demokrasi dan pemerintah, ia paham resiko akan dipenjara suatu hari nanti
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan tantangan yang dihadapi Indonesia semakin berat ke depan, seperti perang antarnegara, krisis pangan, dan perubahan iklim
Baca SelengkapnyaHasto menduga terjadi fragmentasi atau perpecahan di jajaran menteri KIM.
Baca SelengkapnyaHasto menyindir Surya Paloh ditinggal kadernya ketika memberikan pidato politik di Apel Siaga Perubahan.
Baca SelengkapnyaArteria mengatakan, pada saat sengketa Pilpres 2009 yang menjadi lawannya adalah Jampidum.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi buka suara soal Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Henri Alfiandi yang ditetapkan tersangka oleh KPK
Baca Selengkapnya