Wapres Ma'ruf Amin Dukung Penetapan Regulasi Hak Cipta Jurnalistik

Merdeka.com - Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyatakan dukungan adanya sistem media yang seimbang dan setara, untuk itu ia mendorong dibuat regulasi hak cipta jurnalistik (publisher rights).

"Saya merasa ini (publisher rights) sesuatu yang harus diperjuangkan. Tidak saja hanya selamat dari sakaratul maut, tapi supaya bisa, istilah saya, mencapai hayatan thoyyiban, kehidupan yang baik. Yaitu membangun ekosistemnya," katanya dalam acara silaturahmi dengan perwakilan Forum Pemimpin Redaksi (Pemred), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) dikutip dalam keterangan tertulis, Kamis (29/12).

Dia juga menyoroti keberadaan platform global dan kemunculan media online yang mendominasi arus informasi publik. Namun, keberadaan keduanya hingga saat ini belum diatur oleh pemerintah.

Ma’ruf mengungkapkan, akan menindaklanjuti rumusan Perpres terkait publisher rights. Ia pun meminta informasi lebih lanjut mengenai negara lain yang telah menerapkan kebijakan tentang publisher rights ini.

"Saya minta benchmark dari suatu negara yang pernah mewujudkan ini [publisher rights]. Sehingga kita bisa lihat modelnya. Kalau bisa kita lebih baik daripada itu," pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Forum Pemred Arifin Asydhad menuturkan, terdapat ketidakadilan dalam proses pendapatan di platform media online. Mengingat pembagian iklan didasarkan pada capaian trafik, seperti jumlah pengunjung dan berapa lama pengunjung berada pada suatu platform.

"Akhirnya media berlomba-lomba untuk membuat berita yang bisa diklik, mendapatkan view. Dan itu pasti berita akhirnya yang bombastis, berita yang remeh temeh, belum tentu ada manfaat besar buat negara," imbuhnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Wenseslaus Manggut menyinggung ekosistem yang saat ini tidak sehat di mana media siber terpaksa mendahulukan clickbait daripada kualitas.

“Kalau keluhan kita sekarang kualitas itu memburuk, banyak clickbaitnya, saya kira kita dari industri pers saya akuilah memang begitu adanya,” kata dia.

Untuk itu, Wens juga mendorong agar negara hadir untuk mengatur platform.

“Tapi mungkin negara harus menyelam lebih dalam ke ekosistemnya. Untuk melihat sebetulnya apa yang terjadi di sana, nah regulasi ini sebetulnya,” kata Wens.

Setelah mendengar masukan dari perwakilan Forum Pemred, Ma’ruf menyatakan pemerintah akan mencoba hadir untuk membangun ekosistem yang mendukung media.

“Kami ingin coba memfasilitasi supaya ada dibangun ekosistem yg tidak mematikan salah satu pihak atau membangun, istilah tadi saya dengar perlu adanya keseimbangan baru sehingga media kita, media dalam negeri kita dapat terlindungi melalui berbagai aturan,” kata Ma’ruf.

“Saya akan mencoba memfasilitasi dan mengkomunikasikan agar pemerintah supaya bisa hadir agar menjembatani situasi yg tidak baik-baik saja itu,” pungkasnya.