Wapres Ma'ruf Amin Sebut Tak Ada Larangan Keras Mudik, Konsekuensi Ada di Daerah

Merdeka.com - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menegaskan sejauh ini belum ada pelarangan bagi masyarakat hendak mudik di tengah pandemi Corona Virus Disease (Covid-19). Hal itu dikatakan Wapres Ma'ruf Amin saat mendengarkan laporan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terkait penanganan wabah Covid-19.

"Kebijakan tentang mudik ini yang sudah ditetapkan itu kan diimbau untuk tidak mudik tapi tidak ada larangan. Dalam arti, larangan semacam larangan yang keras," kata Ma'ruf Amin lewat teleconference, Jumat (3/4).

Menurut dia, mudik ini memang akan menjadi masalah bagi daerah. Karena belum ada larangan keras tersebut.

"Konsekuensi ini pasti akan ada di daerah-daerah penerima," ujar Ma'ruf Amin.

Dia pun menegaskan, bukan hanya dari Jakarta saja yang harus diantisipasi. Tetapi para pekerja migran dari Malaysia.

"Mungkin juga bukan hanya mudik dari Jakarta. Sekarang ini sudah ada mulai mudik dari Malaysia. Ini juga barangkali harus dipersiapkan dengan baik," kata dia.

Ridwan Kamil Tunggu Fatwa Ulama Atur Ramadan

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengaku akan menunggu fatwa para ulama terkait pelaksanaan bulan Ramadan di tengah pandemi Covid-19. Hal ini disampaikan Ridwan Kamil saat melaporkan penanganan Covid-19 ke Wapres Ma'ruf Amin melalui teleconference.

"Minggu ini para ulama sedang berkumpul pak, untuk memberikan fatwa-fatwa terkait ramadan seperti yang bapak sampaikan, terkait salat jumat, idul fitri, mudik dan lain-lain," kata pria disapa Kang Emil ini.

Dia pun menuturkan sampai sekarang belum mendapatkan hasilnya. "Saya belum mendapatkan hasil fatwanya. Setelah Fatwanya ada, InsyaAllah kami sampaikan," ungkap Kang Emil.

Dia menegaskan, nantinya semua tetap akan mengikuti perintah pusat. "InsyaAllah sejalan dengan perintah pemerintah pusat," pungkasnya.

Reporter: Putu Merta Surya Putra