Wapres Ma'ruf Amin: Vaksinasi Hukumnya Wajib Kifayah Sampai Heard Immunity Terpenuhi

merdeka.com Sekitar 3 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan vaksinasi Covid-19 hukumnya adalah wajib kifayah yaitu kewajiban yang tidak akan hilang sampai mencapai target heard immunity. Hal tersebut dikatakan Ma'ruf saat memberikan sambutan dalam acara muhasabah dan istighosah untuk negeri dalam chanel youtube NU Channel.

"Vaksinasi itu juga untuk imunisasi, supaya imun. Nah Vaksin ini wajib kifayah, tapi kifayahnya tidak akan hilang sampai terjadinya yang namanya herd immunity yaitu imunitas kelompok, sampai bangsa Indonesia ini bisa, sesudah divaksinasi," kata Ma'ruf dikutip dalam chanel youtube tersebut, Jumat (29/1).

Dia menjelaskan herd immunity tersebut bisa terjadi jika 70 persen masyarakat divaksinasi. Jika hal tersebut sudah terpenuhi maka kewajiban gugur.

Orang lain juga bertanya?

"Kapan itu? kalau sudah masyarakat tervaksinasi 70 persen, artinya 182 juta baru hilang kewajiban, kalau mau disebut kifayah kalau sudah disebut 182 juta yang bisa menyebabkan herd immunity ini, jadi ini kewajiban, kalau terjadi apa-apa dosa kita," ungkap Ma'ruf.

Tidak hanya itu, menurut para ulama kata Ma'ruf melakukan protokol kesehatan dan menjalankan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) adalah upaya agar tidak tertular dan hukumnya wajib. Para ulama kata Ma'ruf menjelaskan selain melawan musuh, wajib hukumnya menjaga diri dari semua bahaya yang terjadi.

"Dengan demikian, pengobatan, dan menjaga diri dari wabah dan tidak duduk di bawah tembok yang mau roboh itu wajib. Ini syariahya ada, jadi hukumnya wajib menjaga jarak, memakai masker dan menghindari kerumunan dari wabah itu sesuatu yang diwajibkan menurut ulama," beber Ma'ruf.

Di samping itu, dia juga berharap dalam upaya mengatasi pandemi tidak hanya mematuhi protokol kesehatan. Tetapi dibarengi dengan selalu berdoa dan berzikir kepada Allah SWT. Sementara itu dia juga meminta kepada ulama untuk tetap bekerja sama dan mengajak masyarakat untuk mengatasi pandemi.

"Ini adalah tanggung jawab para ulama dalam rangka memperbaiki keadaan bangsa daripada musibah-musibah yang terjadi," tutup Ma'ruf.

(mdk/rhm)