Wapres Ma'ruf Puji Kinerja Pencegahan KPK Selamatkan Uang Negara Rp60 T

Merdeka.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan Indeks Persepsi Korupsi atau Corruption Perceptions Index (CPI) Indonesia pada 2018 naik satu poin menjadi 38. Dengan tren ini, dia optimis pencegahan dan pemberantasan korupsi pada tahun mendatang akan semakin baik.

"Skors indeks persepsi korupsi IPK Indonesia dari transparancy International Indonesia merilis IPK Indonesia tahun 2018 mengalami kenaikan satu poin dibanding 2017 dari 37 jadi 38," kata Ma'ruf Amin di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin (9/12).

Dalam sambutannya, Ma'ruf juga mengapresiasi kinerja pencegahan KPK yang berhasil menyelamatkan uang negara sebesar Rp60 triliun dari berbagai kegiatan.

Sampaikan Arahan Jokowi

Dia berujar, korupsi di Indonesia menghambat pembangunan di Indonesia. Ma'ruf menyebut Presiden Jokowi telah memberikan arahan kepada menteri-menterinya agar menciptakan sistem pencegahan korupsi.

"korupsi dapat menghambat mobilitas alokasi sumber daya pembangunan, arahan presiden pada seluruh anggota kabinet pada saat pelantikan 23 Oktober 2019 yang lalu yaitu jangan korupsi dan menciptakan sistem yang menutup celah terjadinya korupsi," ungkap Ma'ruf.

Butuh Peran Presiden

Sementara itu, Ketua KPK, Agus Rahardjo, mengatakan nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia menunjukkan tren positif. Hal tersebut dia katakan saat memberikan sambutan dalam acara puncak peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2019 di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin.

"Bapak ibu perlu kami laporkan dalam perjalanan kami memimpin KPK selama empat tahun Alhamdulillah walaupun kenaikannya pelan-pelan tetapi Indeks Persepsi Korupsi kita itu trennya positif membaik," kata dia.

"Terakhir nilainya adalah 38. Masih kita tunggu di akhir tahun ini, yaitu pada 2019 nanti akan segera diumumkan kita berharap tren naik tadi kita pertahankan. Indeks Persepsi Korupsi itu dikeluarkan oleh lembaga internasional transparansi di Berlin," sambung Agus.

Dia menuturkan, IPK itu diukur dengan banyak variabel seperti dinamika politik nasional hingga persaingan di dunia ekonomi antarnegara.

"Kalau kita lihat Indeks Persepsi Korupsi ini mengukurnya itu terkait banyak hal banyak variabel ada masalah politik, kadang masalah ekonomi, kadang masalah persaingan baik persaingan bangsa maupun persaingan di dunia usaha," ucap dia.

Sehingga untuk mewujudkan agar nilai IPK bisa kembali naik bukan hanya tugas KPK tetapi juga harus mendapatkan dukungan Presiden.

"Presiden sebagai panglima pemberantasan korupsi harus bisa mengkoordinasikan semua pihak untuk kemudian secara bersama-sama bisa mengatasi kelemahan di banyak sektor di banyak elemen, dan di banyak pihak," tandas dia.