Wapres Minta Dispensasi Santri Mudik, Pemerintah Dinilai Tak Serius Tangani Covid-19

Merdeka.com - Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno menilai pemerintah terkesan tidak serius menangani Covid-19 jika memberikan dispensiasi saat masa larangan mudik. Penilaian ini menanggapi permintaan Wakil Presiden (Wapres) Maruf Amin agar para santri mendapat dispensasi supaya bisa mudik.

"Jika pemerintah terlalu banyak memberikan dispensasi, kesannya pemerintah tidak serius untuk mengurangi penyebaran Covid-19 di saat mudik. Banyak pihak sudah sepakat, sampai-sampai pengusaha bus yang terdampak besar mau menaati pemerintah. Justru sekarang tiba-tiba ada permintaan dispensasi dari penguasa," kata Djoko kepada Liputan6.com, Sabtu (24/4).

Menurutnya jika dispensasi mudik diberikan kepada santri, maka nanti akan banyak pihak yang meminta dispensasi.

"Bayangkan saja jika nanti Ketua MPR, Ketua DPR serta para ketua partai minta dispensasi? Apa gunanya aturan yang sudah dibuat susah-susah. Cabut saja semua aturan mudik yang sudah dibuat, karena nanti terlalu banyak dispensasi yang diminta," tegasnya.

Sebelumnya, Wakil Presiden Maruf Amin meminta para santri diberikan dispensasi untuk pulang kampung. Hal ini menyusul larangan mudik yang diberlakukan pemerintah.

"Wapres meminta ada dispensasi untuk para santri bisa pulang ke rumah masing-masing tidak dikenai aturan-aturan yang ketat terkait larangan mudik berhubungan konteks pandemi saat ini. Itulah permohonan dari Wapres supaya ada kemudahan," kata Juru Bicara Wakil Presiden Masduki Baidlowi dalam video, Jumat (23/4/2021).

Tak lama pernyataan ini kemudian diralat. Dia mengatakan permintaan tersebut bukan dari Wapres tetapi merespons permintaan pimpinan pesantren dan para ulama.

"Jadi ide ini bukan dari Wapres tetapi Wapres merespons terhadap ulama-ulama pimpinan pesantren yang khawatir santrinya nggak bisa pulang terhadang di jalan," kata Masduki saat memberikan konfirmasi, Sabtu (24/4/2021).

Dia menjelaskan ide untuk memfasilitasi kepulangan santri berasal dari usulan PBNU. Hal tersebut setelah PBNU mendapat banyak keluhan dari sejumlah ulama pimpinan pesantren.

"PBNU kemudian menyampaikan hal tersebut pada Wapres, lewat jubir Wapres," bebernya.

Reporter: Yopi Makdori