Wapres Minta Kepala Daerah Tanggung Jawab Dalam Pelaksanaan RAN PE

Merdeka.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menghadiri peluncuran pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 7/20121 tentang Rencana Aksi Nasional Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) Tahun 2020-2024, Rabu (16/6). Dalam sambutannya Ma'ruf berharap gubernur, bupati dan wali kota untuk memastikan RAN PE tersebut dilaksanakan di daerah masing-masing.

"Kepada para gubernur, bupati, dan wali kota sebagai ujung tombak yang langsung berhubungan dengan masyarakat, agar bertanggung jawab serta memastikan RAN PE diimplementasikan di daerahnya masing-masing," katanya dalam akun YouTube Humas BNPT, Rabu (16/6).

Ma'ruf juga berharap RAN PE tersebut bisa dilaksanakan dengan strategi komprehensif. Hal tersebut untuk memastikan langkah yang sistematis, terencana, terukur dan terpadu.

"Diperlukan kerja kolaboratif dan inklusif dari semua pihak. Kepada para menteri dan pimpinan lembaga terkait, agar bertanggung jawab atas pelaksanaan RAN PE sesuai dengan kewenangan masing-masing melalui dukungan program, kegiatan, dan anggaran yang memadai," bebernya.

Sementara itu Ma'ruf juga meminta kepada BNPT sebagai leading sector dalam menjalankan RAN PE dapat mengoordinasikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan RAN PE. Kemudian dia tak lupa juga meminta kepada tokoh masyarakat, pendidikan, agama, dan organisasi masyarakat dapat bekerja sama serta berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.

"Kepada segenap tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh agama, dan organisasi kemasyarakatan sebagai salah satu penentu keberhasilan dari implementasi RAN PE ini, diharapkan selalu dapat bekerja sama," ungkapnya.