Wapres Minta Reformasi Birokrasi Harus Tetap Optimal saat New Normal

merdeka.com Sekitar 4 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin meminta reformasi birokrasi tetap berjalan optimal meski di masa pandemi Covid-19. Dia menilai perlu standarisasi pelayanan publik dalam memasuki tatanan normal baru agar pemberian pelayanan publik dapat terus berjalan dengan baik.

"Keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi tentunya juga harus didukung oleh profesionalisme aparatur yang diwujudkan melalui sistem manajemen ASN (Aparatur Sipil Negara) yang baik. Oleh Karena itu, perlu dirumuskan bagaimana formulasi tata kelola ASN yang profesional itu," kata Wapres Amin saat memimpin Rapat Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) melalui virtual, Senin (29/6).

Wapres memaparkan, sejak awal pandemi Covid-19, ASN sudah dituntut untuk beradaptasi dan berinovasi agar tetap dapat berkinerja optimal, diantaranya dengan menerapkan bekerja dari rumah. Serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Orang lain juga bertanya?

"Percepatan penerapan birokrasi digital melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik harus terus ditingkatkan. Birokrasi digital ini juga perlu didukung oleh kepemimpinan digital, SDM [sumber daya Manusia] berwawasan digital, infrastruktur digital, serta aturan pendukungnya," tutur Wapres.

Selain itu, lanjut Wapres, untuk lebih meningkatkan optimalisasi pelayanan publik serta pemanfaatan teknologi informasi tersebut, diperlukan juga SDM yang unggul.

"Membentuk ASN yang unggul dan paripurna selain profesional juga harus ditunjang dengan integritas yang tinggi, akuntabel, anti korupsi, dan sikap mental wawasan kebangsaan yang luas. Hal ini untuk memperkuat posisi ASN sebagai role model (panutan) masyarakat, agen perubahan, dan penjaga NKRI," tutur Wapres.

Wapres menyampaikan, sesuai arahan Presiden, selain standarisasi pelayanan publik dalam memasuki tatanan normal baru, penyederhanaan birokrasi melalui pemangkasan eselonisasi juga harus segera diselesaikan.

Untuk itu, kata dia, selain diperlukan penyamaan persepsi antara pimpinan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah terkait penyederhanaan tersebut diperlukan juga penyelesaian regulasinya sebagai payung hukum.

"Rapat KPRBN hari ini akan ditentukan langkah-langkah percepatan reformasi birokrasi pada jangka pendek dan jangka menengah. Saya juga ingin dapat memperoleh gambaran tentang sumbatan-sumbatan yang masih ada, dimana saja dan bagaimana solusinya supaya tidak ada lagi sumbatan-sumbatan. Sehingga, pelayanan oleh birokrasi yaitu pelayanan publik bisa berjalan dengan optimal," pungkas Wapres.

(mdk/ray)