Wapres: Pemerintah Cegah Covid-19 Indonesia seperti India dan Malaysia

Merdeka.com - Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin mengatakan intervensi Pemerintah terhadap penanggulangan COVID-19 bertujuan untuk mencegah penularan di Indonesia, seperti kasus di India dan Malaysia.

"Kita semua merasakan sekarang ini sedang terjadi peningkatan penularan. Kalau Pemerintah tidak melakukan upaya-upaya dan mengintervensi, ini bisa terjadi seperti di India dan Malaysia," kata Wapres saat meninjau pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Kantor Pemerintah Kota Tangerang, Banten, Selasa (15/6).

Wapres menegaskan bahwa vaksinasi merupakan salah satu upaya yang dikedepankan oleh Pemerintah saat ini guna menekan angka kasus penularan COVID-19 di Indonesia.

Pemerintah berharap kekebalan komunitas (herd immunity) secara nasional dapat terbentuk dengan memberikan vaksin COVID-19 kepada sedikitnya 181,5 juta orang atau 70 persen dari total penduduk Indonesia.

"Prinsipnya, kami ingin mendorong supaya terjadi percepatan vaksinasi ini sesuai dengan target Pemerintah, yaitu setiap hari supaya dilakukan satu juta vaksinasi untuk mengejar herd immunity kita," tegas Wapres.

Khusus untuk Kota Tangerang, sebagai bagian dari klaster DKI Jakarta, Wapres meminta Pemerintah Kota Tangerang untuk bekerja keras mengejar target 70 persen penduduknya divaksin COVID-19.

Dengan memberikan vaksin kepada 15.000 penduduk Kota Tangerang setiap harinya, menurut Wapres, target kekebalan komunitas bisa tercapai.

"Maka, di Kota Tangerang ini, kalau penduduknya 1,8 juta orang berarti target 70 persennya itu 1,4 juta orang ini harus dikejar. Jadi, target per harinya itu rasionya kurang lebih 15.000 (orang per hari)," ujarnya.

Wapres meninjau pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Provinsi Banten dengan mengunjungi Sport Center Kota Tangerang Selatan dan Kantor Pemkot Tangerang, Selasa.

Turut mendampingi Wapres Ma’ruf dalam kunjungan tersebut ialah Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei.