Wapres Perintahkan Menko Polhukam Jamin Keamanan di Papua

merdeka.com Sekitar 3 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menegaskan, Pemerintah menjamin masyarakat Papua dapat hidup dalam bingkai NKRI dalam kondisi sejahtera dan aman. Menurut Ma'ruf, keamanan di Papua menjadi konsen utama bagi Pemerintah.

"Pemerintah juga akan hadir dengan sebaik-baiknya untuk menangani hal ini (masalah keamanan)," kata Ma'ruf saat memberikan keterangan persnya usai memimpin rapat tentang Papua di kediaman resmi Wapres, Jalan Diponegoro Nomor 2, Jakarta, Senin (1/11).

Ma'ruf memberi komando kepada Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) untuk dapat memimpin koordinasi dengan Panglima TNI, Kapolri, dan Kepala BIN agar tindakan kekerasan di Papua dapat diatasi dengan baik baik dalam jangka pendek, menengah dan panjang.

Orang lain juga bertanya?

“TNI, Polri, BIN akan terus melakukan tugasnya untuk melindungi warga sipil dan melakukan penegakkan hukum dan keamanan kepada para perusuh,” perintah Ma'ruf.

Saat ini di Papua muncul aspirasi terkait Keuskupan Timika dan LBH Papua yang menyerukan gencatan senjata antara TNI-Polri dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Kabupaten Intan Jaya. Diketahui, aspirasi ini disuarakan usai adanya dua balita tertembak dan 1.955 warga mengungsi ke gereja diduga disebabkan aksi kontak tembak kedua pihak.

Memantau kondisi tersebut, Menko Polhukam Mahfud Md mengaku terus berkordinasi melalui kantor Wakil Presiden. Selain itu, pihaknya juga melakukan penanganan rutin sesuai standar prosedurnya.

Mahfud meyakini, OPM tengah mengambil momentum untuk menarik perhatian luar negeri. Sebab diketahui, saat ini Presiden Joko Widodo sedang di luar negeri dan bertemu dgn tokoh G20.

"OPM memanfaatkan momentum itu. Padahal di lembaga internasional resmi masalah separatisme Papua tidak pernah diagendakan," jelas Mahfud.

Mahfud pun menyatakan, dunia internasional melihat Papua seperti daerah lain yang memiliki masalah umum, seperti kesejahteraan dan lingkungan, bukan soal disintegrasi.

"Dunia internasional melihat Papua seperti daerah lain misalnya penyelamatan lingkungan hidup dan kesejahteraan rakyat, bukan soal disintegrasi," Mahfud menandasi.

Reporter: M Radityo

(mdk/ray)