Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Wapres Sebut Tidak Seluruh Masyarakat Indonesia Nikmati Vaksin Covid-19 Secara Gratis

Wapres Sebut Tidak Seluruh Masyarakat Indonesia Nikmati Vaksin Covid-19 Secara Gratis Ilustrasi Vaksin. ©2020 Merdeka.com

Merdeka.com - Wakil Presiden, Ma'ruf Amin mengatakan, tahapan pemberian vaksin Covid-19 terhadap 267 juta masyarakat Indonesia. Hal itu dilakukan saat vaksin sudah dipastikan siap.

"Saya kira itu tentu bertahap ya. Tahapannya yang akan divaksin itu Menteri Terawan yang akan menjelaskan," katanya usai menyaksikan prosedur vaksinasi Covid-19 untuk masyarakat, di Cikarang, Jawa Barat, Kamis (19/11).

Dia mengungkapkan, secara teknis berapa banyak jumlah masyarakat divaksin akan menjadi tanggung jawab pemerintah. Ma'ruf meyakini hal itu diberikan secara gratis. Namun demikian, sebagian sisanya akan dilakukan secara mandiri.

"Jumlah yang akan divaksin, berapa (banyaknya) menjadi tanggung jawab pemerintah dibagikan secara gratis, dan (ada) berapa nanti yang mandiri," ujarnya.

Meski jumlahnya belum ditentukan pembagiannya, Ma'ruf menegaskan bahwa semua akan disiapkan sesuai angka dibutuhkan.

"Kira-kira berapa lama itu (vaksin) bisa diselesaikan, dan bagaimana vaksinnya disiapkan, betul sebanyak jumlah yang disiapkan itu," terangnya.

Daftar Secara Online

Ma'ruf memastikan, pendaftaran vaksinasi Covid-19 menggunakan sistem online. Nantinya setelah mendaftar, mereka akan diperiksa kesehatannya untuk memastikan kesiapan tubuh.

"Saya sudah dapet penjelasan, pertama mereka mendaftar lewat online, diperiksa dulu kesehatannya baik apa tidak, bisa divaksinasi atau tidak," ujarnya.

Dia menerangkan, usai pendaftaran dan kesehatan seorang yang akan divaksin dipastikan memenuhi syarat. Seorang yang akan divaksin akan diminta menuggu untuk mendapat giliran vaksinasi.

"Kalau sudah menunggu, kemudian langsung divaksin. Sesudah itu kalau ada dampak (efek samping) akan diperiksa, semua sudah disiapkan baik sekali," yakin Ma'ruf.

Secara teknis, sambung dia, terkait berapa banyak jumlah masyarakat divaksin akan menjadi tanggung jawab pemerintah. Dia pun meyakini hal itu diberikan secara gratis. Namun demikian, sebagian sisanya akan dilakukan secara mandiri.

"Jumlah yang akan divaksin, berapa (banyaknya) menjadi tanggung jawab pemerintah dibagikan secara gratis, dan (ada) berapa nanti yang mandiri," tutupnya.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin meninjau kegiatan simulasi vaksinasi Covid-19 di Puskesmas Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat, Kamis (19/11).Dalam tinjauan tersebut, Ma'ruf menyaksikan prosedur vaksinasi Covid-19 untuk masyarakat, dengan didampingi Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja.

Reporter: M RadityoSumber: Liputan6.com

(mdk/fik)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Mulai Januari 2024 Vaksin Covid-19 Berbayar, Berapa Harga Idealnya?
Mulai Januari 2024 Vaksin Covid-19 Berbayar, Berapa Harga Idealnya?

Mulai Januari 2024, vaksinasi Covid-19 tidak lagi gratis alias berbayar.

Baca Selengkapnya
Vaksin Covid-19 Mulai Berbayar, Ini Kelompok yang Bisa Dapat Gratis
Vaksin Covid-19 Mulai Berbayar, Ini Kelompok yang Bisa Dapat Gratis

Maxi berujar, kelompok pertama yang bisa mendapatkan vaksin gratis adalah yang belum pernah menerima vaksin Covid-19 sama sekali.

Baca Selengkapnya
Menkes Sebut Vaksinasi Covid-19 Gratis Berakhir 31 Desember 2023
Menkes Sebut Vaksinasi Covid-19 Gratis Berakhir 31 Desember 2023

Mulai 1 Januari 2024, vaksinasi Covid-19 bagi masyarakat umum berbayar.

Baca Selengkapnya
Covid-19 Meningkat, Kemenkes Siapkan Vaksin Booster Ke-3 Gratis Sampai 31 Desember
Covid-19 Meningkat, Kemenkes Siapkan Vaksin Booster Ke-3 Gratis Sampai 31 Desember

Vaksin booster masih gratis dan dapat ditemukan di puskesmas atau faskes terdekat.

Baca Selengkapnya
Jokowi: 95 Persen Masyarakat Indonesia Sudah Punya BPJS, Tak Perlu Pusing Ongkos Berobat
Jokowi: 95 Persen Masyarakat Indonesia Sudah Punya BPJS, Tak Perlu Pusing Ongkos Berobat

Jokowi berharap, meski ke rumah sakit sudah gratis karena BPJS, namum diharapkan warga tetap menjaga kesehatan.

Baca Selengkapnya
Wapres Apresiasi Pencapaian Target 98 Persen UHC di 2024, Ungkap Sinergi BPJS Kesehatan hingga Pemda
Wapres Apresiasi Pencapaian Target 98 Persen UHC di 2024, Ungkap Sinergi BPJS Kesehatan hingga Pemda

Di Indonesia, UHC diwujudkan melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Baca Selengkapnya
Menkes Klaim Vaksin Covid-19 Buatan Dalam Negeri Relatif Lebih Aman
Menkes Klaim Vaksin Covid-19 Buatan Dalam Negeri Relatif Lebih Aman

Namun kalau untuk yang komorbid, kata Menkes, risiko tetap ada karena virusnya tidak hilang.

Baca Selengkapnya
Menkes: Setiap Tahun 969 Ribu Warga Indonesia terkena TBC
Menkes: Setiap Tahun 969 Ribu Warga Indonesia terkena TBC

Presiden Jokowi memberikan arahan agar disiapkan karantina khusus berdekatan dengan lokasi di mana tuberkulosis itu terjadi.

Baca Selengkapnya
Menkes Klaim Cacar Monyet di Indonesia Masih Terkendali
Menkes Klaim Cacar Monyet di Indonesia Masih Terkendali

Hingga saat ini kasus cacar monyet di Indonesia masih tercatat 88 sejak tahun 2022 dan di tahun 2023 sempat naik, kemudian turun lagi pada tahun 2024.

Baca Selengkapnya
Menkes Ungkap Alasan Tak Masif Minta Masyarakat Vaksinasi Mpox
Menkes Ungkap Alasan Tak Masif Minta Masyarakat Vaksinasi Mpox

Sebelumnya, Budi menyatakan vaksin cacar monyet masih menyasar kelompok tertentu, seperti penderita HIV.

Baca Selengkapnya
Gibran Jawab Wacana Anggaran Makan Siang Gratis jadi Rp7.500: Idealnya Rp15.000
Gibran Jawab Wacana Anggaran Makan Siang Gratis jadi Rp7.500: Idealnya Rp15.000

Wali Kota Solo itu mengatakan ujicoba dengan anggaran Rp 15.000 yang telah dilakukan berjalan lancar.

Baca Selengkapnya
Kasus Covid-19 Muncul lagi, Sekda Jateng Sebut yang Terpapar Karena Belum Booster
Kasus Covid-19 Muncul lagi, Sekda Jateng Sebut yang Terpapar Karena Belum Booster

Terkait mobilisasi orang yang banyak berpotensi terjadi pada liburan Natal dan Tahun Baru, pemerintah belum mengeluarkan kebijakan pembatasan perjalanan.

Baca Selengkapnya