Warga 10 Desa ini ancam pindah jadi warga negara Malaysia

Merdeka.com - Anggota DPRD Kalimantan Timur Yahya Anja mengatakan pemerintah jangan menganggap enteng ancaman warga 10 desa di Kabupaten Mahakm Ulu. Mereka mengancam akan pindah menjadi warga negara Malaysia.

"Ancaman warga 10 desa di Kecamatan Long Apari, Kabupaten Mahakam Hulu, untuk pindah kewarganegaraan ke Malaysia merupakan ancaman serius yang tak boleh diabaikan," kata anggota DPRD Kaltim asal daerah pemilihan (dapil) Kutai Kertanegara dan Kutai Barat di Samarinda, Selasa (21/10).

Faktanya, kata dia, tanpa maupun dengan ancaman, telah banyak WNI pindah warga negara karena merasa tidak mendapat perhatian dan keadilan dari pemerintah.

"Jangan sampai warga membuktikan ancaman mereka. Selama ini pemerintah pusat sebagai pihak yang paling memiliki tanggung jawab besar terhadap perbatasan dan kondisinya," katanya. Demikian dilansir dari Antara.

Ia mengatakan, taruhannya adalah harkat dan martabat bangsa. Apalagi jika sampai mengancam memasang bendera negara tetangga di wilayah mereka.

Yahya mengatakan meski tanggung jawab ini juga menjadi urusan Pemerintah Provinsi Kaltim, namun perhatian dari pemerintah pusat yang selalu dinanti. Ancaman yang disampaikan melalui 10 kepala desa di Long Apari tersebut, pastinya bukan serta merta langsung dicetuskan.

"Pastilah ada alasan kuat. Adalah tugas pemerintah harus cepat tanggap soal ancaman ini, salah satu kepala desa mengatakan sudah berupaya memperjuangkan hak mereka hingga ke pemerintah Provinsi Kaltim dan pusat, namun hingga kini kenyataannya terisolasinya daerah mereka karena keterbatasan fasilitas dan infrastruktur terus saja terjadi," kata Yahya.

Untuk itu ia berharap pemerintah segera mempercepat pembangunan infrastruktur dan fasilitas pendukung lainnya, seperti jalan, jembatan. Infrastruktur jalan ini sangat vital sebagai akses mempermudah jalannya perekonomian antar daerah.

Yahya akan meluangkan waktu untuk menyerap lebih dalam aspirasi warga di Long Apari dengan berkunjung dan bertemu langsung dengan warga serta tokoh-tokoh dan kepala desa didaerah tersebut.

Kebutuhan mereka harus segera dipenuhi, kata Yahya, sehingga penderitaan mereka akibat tingginya harga bahan makanan pokok bisa teratasi, selain itu fasilitas penting lain juga harus dibangun, untuk kesehatan, pendidikan, telekomunikasi dan segala kebutuhan lain guna menghapus kesenjangan perekonomian.

"Yang tidak kalah penting adalah mereka juga merupakan salah satu tumpuan bagi pertahanan negara di perbatasan. Pemerintah Indonesia seharusnya sudah paham soal itu," kata Yahya.