Warga Aceh Tamiang tuntut bukti penyelesaian sengketa tanah

Merdeka.com - Puluhan masyarakat Aceh Tamiang dan Pusat Analisis Kajian dan Advokasi Rakyat Aceh (Pakar) Aceh menggelar aksi di pelataran parkir Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Rabu (20/1). Mereka mendesak DPRA segera menyelesaikan kasus sengketa tanah empat desa di Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang, dengan dua perusahaan sawit sudah berlangsung lama.

Peserta aksi juga meminta anggota dewan membebaskan 12 rekan mereka ditangkap sejak 2014, karena memprotes penyerobotan tanah itu. dari semua yang dibekuk, baru satu orang divonis, yakni Muslim. Dia dihukum penjara satu tahun sepuluh bulan. Sedangkan sebelas orang lagi masih menjalani persidangan dan ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Aceh Tamiang.

"Ada 145 hektar lahan dikuasai oleh PT Rapala. Mereka klaim tanah tersebut milik mereka," kata koordinator aksi, Rahmad.

PT Rapala saat ini sedang berinvestasi di bidang perkebunan sawit. Sejak 1974, masyarakat empat desa, yaitu Desa Paya Rakat, Tengku Tinggi, Tanjong Lipat I, dan Desa Tanjong Lipat II telah berkonflik dengan perseroan itu.

Rahmad mendesak DPRA dan pemerintah segera menyelesaikan kasus itu, salah satunya dengan melahirkan qanun pertahanan di Aceh.

Masyarakat Aceh Tamiang tuntut keadilan kasus penyerobotan tanah ©2016 merdeka.com/afif

"Dengan ada qanun tersebut nanti bisa menyelesaikan persoalan ini. Termasuk kita mendesak pemerintah pusat untuk segera turun tangan," ujar Rahmad.

Rahmad mengaku sudah sering menemui pemerintah daerah setempat guna menyelesaikan sengketa. Akan tetapi, Rahmad menyebutkan tidak ada tanggapan apapun dari pemerintah.

"Tidak ada tanggapan dari pihak pemerintah, makanya kami mendatangi DPRA di Banda Aceh," imbuh Rahmad.

Ketua Komisi I DPRA bidang politik, hukum, dan HAM, Abdullah Saleh, mengaku sudah turun ke lokasi beberapa kali guna menyelesaikan sengketa.

"Saya sudah turun ke sana untuk selesaikan masalah ini," ujar politikus Partai Aceh itu.

Abdullah Saleh justru melempar kesalahan kepada pihak eksekutif. Menurut dia, Pemerintah Aceh tidak tanggap menyelesaikan konflik pertanahan.

"Ini menjadi tugas bersama-sama, tidak hanya tergantung pada DPRA, Pemerintah Aceh harus cepat bergerak. Sekarang itu tinggal sejauh mana Pemerintah Aceh menyelesaikannya," sambung Saleh.

Soal penangkapan 12 orang itu, Saleh mengaku tak bisa berbuat banyak. Sebab mereka semua sudah menjalani persidangan, dan bukan lagi kewenangan polisi dan DPRA. (mdk/ary)