Warga Boyolali tutup Tol Soker tuntut ganti untung segera dibayar

Merdeka.com - Puluhan warga Desa Sawahan, Kecamatan Ngemplak, Boyolali membuktikan janjinya untuk menutup pintu masuk tol Solo-Kertosono (Soker), Selasa (2/5). Mereka memasang sejumlah bambu dan spanduk di dua sisi pintu masuk dan keluar tol Soker di Desa Klodran, Colomadu, Karanganyar.

Pantauan di lapangan, warga mulai memasang barikade di kedua sisi pintu tol perbatasan Kabupaten Karanganyar dan Boyolali tersebut pada pukul 09.30 Wib. Aksi tersebut juga mendapatkan pengamanan dari sejumlah pegugas dari Polsek Colomadu, Karanganyar.

"Memang ada pembicaraan, tapi selalu tertunda. Kami selalu kirim surat ke kontraktor, setelah itu baru ditanggapi. Sudah 3 kali kami kirim surat, tapi jawabannya selalu mengambang. Katanya baru dalam tahapan, pengukuran, atau tahapan lainnya. Kami butuh kepastian, kapan pembayaran kokpensasi lahan diberikan," ujar koordinator aksi, Anom Suratno, disela aksi.

Anom menerangkan jumlah warga yang terdampak pembangunan tol Soker di wilayahnya mencapai 35 orang dengan luas lahan sekitar 2 hektar. Ia mengatakan, sejak Juni 2016, warga sudah merelakan tanahnya untuk dibangun jalan tol, sebelum aja kejelasan waktu pembayaran kompensasi.

"Kami sudah rela tanah kami dipakai untuk dibangun jalan tol, tanpa ada sewa spapun. Katanya untuk akses arus mudik. Sekarang sudah mau mudik lagi, tapi belum ada kejelasan pembayarannya," keluhnya.

Dalam aksi tersebut, warga menyampaikan sejumlah tuntutan. Di antaranya, pembayaran kompensasi secepatnya pada Mei sesuai statemen PPK Lahan 26 April 2017. Kompensasi tol harus dilakukan secara transparan antara pemilik lahan dengan pihak P2T.

"Kalau pembayaran selesai, kecuali ada beberapa warga yang tidak sepakat dan berlanjut ke pengadilan, kami akan membuka blokade jalan tol," katanya.

Usai aksi tersebut, Ketua Satker Pelaksanaan Jalan Bebas Hambatan Tol Solo-Kertosono, Agung Sutarjo menemui para pendemo. Ia berjanji untuk segera mencarikan solusi yang terbaik.

"Saya akan segera carikan solusi terbaik, warga sudah berkorban merelakan tanahnya dibangun. Kenapa pembebasan lahan birokrasinya diperhambat seperti ini. Saya pasti akan laporkan kondisi ini, kalau perlu sampai Dirjen Pertanahan, kalau perlu pak Menteri tahu sekalian," pungkas Agung. (mdk/rhm)