Warga Dadap demo dan berbalik menolak penggusuran
Merdeka.com - Ratusan warga bermukim di lokasi prostitusi dan sekitar Dadap, Kosambi, Kabupaten Tangerang, melakukan aksi unjuk rasa. Mereka yang sebelumnya setuju dengan rencana Pemkab Tangerang membangun pusat kajian Islam di lokasi, saat ini justru berbalik dan menolak usulan itu.
Petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang akhirnya hanya bisa melayangkan surat peringatan pertama, terkait rencana eksekusi penertiban dan penutupan lokalisasi Dadap kepada pihak kelurahan.
"Supaya kondusif," ujar Kasatpol PP Kabupaten Tangerang, Yusuf H, Rabu (28/4).
-
Kenapa Desa Kepucukan dikosongkan? Akibat tragedi ini, Desa Kepucukan dikosongkan dan warganya harus pindah ke tempat lain.
-
Kenapa Wahabi menghancurkan tempat suci? Pada awalnya aliran ini terbentuk, Abdul Wahhab bersama beberapa pengikutnya menghancurkan tempat-tempat suci, karena menurutnya semua itu bukanlah objek pemujaan yang pantas.
-
Siapa yang memprotes kejadian tersebut? Diketahui, terekam video yang beredar di media sosial salah satu pendukung mengacungkan tiga jari saat debat capres berlangsung. Hal tersebut pun menuai protes dari pihak 02 yakni Grace Natalie.
-
Kenapa pemukiman itu akhirnya ditinggalkan? Sayangnya, pemukiman yang padat ini harus berakhir akibat masuknya Zaman Besi. Cuaca yang berubah menjadi lebih dingin dan basah menjadikan wilayah ini dihuni oleh banyak nyamuk dan menyebabkan mereka pindah ke wilayah lain.
-
Kenapa tanah masjid dijual? Pemilik lahan dulu tinggal di Makassar tapi sudah pindah ke Jakarta. Katanya itulah yang mau dicarikan dana, lalu kemudian ini (menjual tanah Masjid Fatimah Umar) jadi alternatif. Kalau bisa menjual ini untuk kira-kira menutupi pembelian lahan di sana,' tuturnya.
-
Kenapa warga Ganting beribadah di dekat reruntuhan? Mereka terpaksa beribadah di tempat seadanya berlatar rumah yang hancur tersapu banjir bandang, termasuk ketika berbuka puasa Ramadan.
Sikap 387 Kepala Keluarga (KK) bermukim di kawasan bekas lokalisasi Dadap itu kini berbeda. Mereka beralasan digusur terkait proyek reklamasi di pesisir pantai Dadap.
"Kami menolak digusur, ini ada pesanan swasta," kata koordinator warga, Saeful.
Warga pun sempat mengadang dan membikin Satpol PP tak bisa masuk ke pemukiman mereka.
"Bisa panas kalau mereka (petugas gabungan) masuk," ujar Saeful.
Kepala Polsek Teluk Naga, Ajun Komisaris Supriyanto mengatakan, massa mengadang karena ada anggapan hari ini akan ada eksekusi penertiban.
"Padahal cuma penyerahan SP I," kata Supriyanto.
Supriyanto melanjutkan, sebanyak 280 anggota kelompok gabungan dari Polsek Teluknaga, Satpol PP, dan TNI Angkatan Darat bersiaga di lokasi. Menurutnya, perbincangan dengan perwakilan warga Dadap sejak Selasa (26/4) malam cukup lama. Dialog baru berakhir Rabu (27/4), sekitar pukul 02.00 WIB.
"Sesuai dengan putusan rapat semalam menyerahkan surat SP1 ke kelurahan. Rapat itu turut dihadiri oleh pihak Koramil juga," imbuh Supriyanto.
(mdk/ary)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Aksi demonstrasi itu dilakukan di Jalan Ir. H. Juanda, Depok.
Baca SelengkapnyaGrace ikut serta dalam pertemuan terbatas di GBI Bellevue, Cinere pada minggu siang.
Baca SelengkapnyaSaat massa datang , Kapel tersebut sedang tidak menggelar ibadah.
Baca SelengkapnyaDalam aksinya mereka menuntut untuk menyikapi konflik lahan di Rempang.
Baca SelengkapnyaIdris menjelaskan, pemanfaatan ruko harus ada izin pemanfaatan ruko untuk rumah ibadah selama dua tahun.
Baca SelengkapnyaDimyati mengatakan, adalah hal wajar jika kita memberikan perhatian pada warga di Palestina.
Baca SelengkapnyaWarga asli Pulau Rempang menolak keras relokasi dan penggusuran rumah yang sudah mereka tinggali.
Baca SelengkapnyaMereka menolak keras penggusuran Pulau Rempang. Mereka juga menuntut pemerintah agar menghentikan praktik perampasan tanah terhadap warga Pulau Rempang.
Baca SelengkapnyaKawasan jalan raya di GDC, Depok berubah menjadi lautan putih manusia saat aksi 'Depok Untuk Palestina'.
Baca SelengkapnyaMahfud menyebut, kesalahan yang dilakukan oleh KLHK adalah mengeluarkan izin penggunaan tanah kepada pihak yang tidak berhak.
Baca SelengkapnyaDemo ini menuntut DPR agar tidak mengesahkan RUU Pilkada.
Baca SelengkapnyaRatusan massa terdiri dari pelbagai elemen masyarakat itu melakukan demonstrasi di depan gedung DPR sejak Kamis (22/8) pagi.
Baca Selengkapnya