Warga Dadap kini menuntut hak tinggal

Merdeka.com - Bentrok warga Dadap, Kosambi, Kabupaten Tangerang dengan aparat gabungan pecah, Selasa (10/5) pagi, saat Pemerintah Kabupaten Tangerang ingin menyampaikan surat peringatan (SP) yang kedua, mengenai rencana penggusuran bangunan liar di atas tanah milik PT Angkasa Pura II tersebut.

Warga Dadap yang sebagian besar memang merupakan pendatang, dengan nekat melakukan pengadangan kepada petugas aparat yang akan mengedarkan SP2.

Dua personel Polri terpaksa harus dilarikan ke Puskesmas terdekat lantaran menderita luka akibat terkena lemparan batu.

Warga sekitar menggunakan senjata tajam, bom molotov serta batu untuk menyerang petugas gabungan yang terdiri dari Polri, TNI serta Satpol PP. Warga Dadap beringas, mereka membakar ban bekas di jalan dan menutupi akses jalan.

Satu mobil Toyota Rush milik polisi dalam peristiwa itu dirusak. Penolakan warga secara tiba-tiba tersebut didasarkan dengan munculnya isu bahwa Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar telah mengatur rencana, bahwa kawasan itu mau dibongkar karena ada kepentingan swasta dalam proyek reklamasi.

Sebab menurut mereka, kini kampung Dadap sudah tidak ada lagi kegiatan prostitusi. Karenanya mereka ingin mempertahankan hak hidup di sana. Untuk itu, warga Dadap saat ini memiliki kuasa hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH).

"Betul, kami bantu warga Dadap. Saat ini kami tempuh upaya hukum nonlitigasi, di luar jalur hukum, kayak ke Komnas HAM kemarin dan Ombudsman," kata Tigor Hutapea.

Pemerintah Kabupaten Tangerang menurut dia tidak transparan dalam menyampaikan rencana penertiban Kampung Baru Dadap. Dari penuturan warga, Ahmed Zaki Iskandar menyampaikan hal yang berbeda-beda dari awal sosialisasi hingga penyampaian Surat Peringatan Kedua (SP2) .

"14 April itu kan sosialisasi. Undangannya ke warga dibilang penertiban lokalisasi. Tapi justru yang ditampilkan itu malah penertiban permukiman warga, itu yang bikin warga tidak terima," tutur Tigor. (mdk/cob)