Warga Dua Desa di Buleleng Bali Tak Tersentuh Covid-19

Merdeka.com - Satgas Penanganan COVID-19 Nasional mengunjungi Kabupaten Buleleng dan menemukan dua desa yang warganya tak pernah terkonfirmasi COVID-19 atau "bebas" COVID-19, yakni Desa Mengening di Kecamatan Kubutambahan dan Desa Nagasepaha di Kecamatan Buleleng.

Setelah mendapatkan laporan dari Satgas Penanganan COVID-19 di Buleleng, Kamis (6/5), Tenaga Ahli Pendamping Satgas Penanganan COVID-19 Nasional I Nyoman Gede Agus Asrama mengatakan peran posko dan kesadaran masyarakat di dua desa yang selama ini terbebas dari COVID-19 itu bagus.

"Peran-peran ini harus disemai di desa-desa yang lain dan Kabupaten Buleleng dapat mempertahankan hal-hal baik tersebut dan menjadi contoh untuk kabupaten lain di Bali, termasuk kabupaten lain di Indonesia. Harapannya seperti itu," katanya.

Sementara itu, Sekda Gede Suyasa selaku Sekretaris Satgas Penanganan COVID-19 Buleleng menjelaskan evaluasi terhadap desa yang masih memiliki kasus akan terus dilakukan, termasuk menyandingkan dengan dua desa yang tidak pernah ada kasus yaitu Desa Mengening dan Desa Nagasepaha.

"Dua desa tersebut sampai saat ini tidak pernah memiliki kasus aktif," katanya.

Satgas akan menggali apa yang dilakukan dua desa ini, sehingga bisa tidak pernah memiliki kasus. Tentunya, dua desa ini juga akan dijadikan contoh terhadap desa-desa lainnya di Buleleng yang memiliki kasus.

"Dua desa ini sampai tidak punya kasus itu strategi PPKM-nya seperti apa. Satgas desa, Satgas Gotong Royong nya seperti apa. Itu yang mungkin perlu disampaikan ke teman-teman desa lainnya yang punya kasus," jelasnya.

Kedatangan tim Satgas Penanganan COVID-19 Nasional ini, kata Suyasa, memang lebih banyak menyoroti bagaimana efektivitas PPKM. PPKM ini menurut pandangan Satgas Nasional adalah kunci kesuksesan penanggulangan COVID-19.

Anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang menjadi anggota Satgas Penanganan COVID-19 Buleleng juga memberikan usulan bahwa tetap tracing, test, treatment (3T) harus dilakukan secara masif, kemudian PPKM Mikro diaktifkan kembali.

"Kalau ada yang hanya bikin posko tetapi aktivitasnya kurang kita aktifkan kembali. Secara administratif imbauan Pak Bupati sudah beredar untuk aktifkan kembali posko itu. Hanya saja praktiknya harus dalam monitor kita," ucap Suyasa.