Warga Gagal Vaksinasi Karena NIK, DPR Minta Pemerintah Integrasi Sistem Pendataan

Merdeka.com - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah agar mengusut kasus masyarakat yang gagal vaksin lantaran NIK-nya dipakai orang lain. Netty mengaku melihat langsung kejadian warga yang NIK-nya sudah terdaftar atas nama orang lain menggelar vaksinasi gratis di Bandung dan Karawang pada akhir Juli dan pertengahan Agustus saat

"Pemerintah harus menelusuri problem apa yang terjadi dalam kasus NIK ini. Dengan sistem E-KTP, proses penginputan data seharusnya bisa lebih mudah, tapi kenapa justru terjadi kesalahan seperti ini," kata Netty dalam dalam pesan singkat, Minggu(15/8).

Dia menjelaskan panitia vaksinasi di Bandung menemukan peserta bernama Ragil Paska Aprilianto yang NIK-nya tidak bisa diinput petugas lantaran sudah terdaftar. Padahal dia belum pernah vaksinasi. Menurut Netty, kasus NIK dipakai orang lain untuk vaksinasi semakin menambah deretan masalah dalam realisasi percepatan vaksinasi.

"Kondisi NIK ganda, tertukar atau salah input, tentu akan merugikan rakyat yang jadi terkendala dalam memperoleh layanan. Ini tidak boleh diabaikan karena jumlah kasusnya dianggap sedikit. Ini menyangkut jaminan keamanan data rakyat," ungkapnya.

"Masalah stok dan pemerataan distribusi vaksin saja masih belum selesai, masih banyak daerah yang kekurangan. Sekarang ditambah lagi dengan data NIK yang bermasalah. Hal ini akan mempengaruhi lambatnya realisasi vaksinasi dan upaya mencapai herd immunity," tambahnya.

Oleh karena itu, Ketua DPP PKS ini meminta pemerintah segera melakukan integrasi data agar rakyat tidak dirugikan. Netty juga mendesak agar pemerintah segera melakukan integrasi data kependudukan Dukcapil dengan sistem pendataan vaksinasi PeduliLindungi untuk mencegah hal serupa terulang.

"Pastikan data NIK rakyat aman. Pastikan tidak ada unsur kesengajaan. Pastikan juga data vaksin berasal dari satu sumber agar tidak terjadi double input," ungkapnya.

Jangan sampai masyarakat rugi karena sistem data pemerintah yang tidak aman. "Bukankah kartu vaksin sekarang menjadisyarat dalam beberapa kegiatan rakyat, mulai dari melakukan perjalanan, transportasi publik hingga masuk mal?" pungkasnya.