Warga Jayawijaya Tak Terima Bansos Karena Tidak Miliki e-KTP
Merdeka.com - Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Jayawijaya, Nicolas Itlay mengatakan, sebagian warga tidak bisa menerima bantuan sosial dari pemerintah pusat karena mereka tidak memiliki identitas diri seperti kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Selain tidak memiliki identitas diri, sebagian warga tidak terdata dengan baik.
"Ada dua masalah yang membuat tidak semua warga mendapat bantuan dari pusat. Yang pertama datanya tidak tercover dengan baik oleh operator kampung/desa dan yang kedua, masih ada warga yang tidak punya KTP elektronik dan KK," katanya Jayawijaya, Minggu (22/8).
Dia mengungkapkan, pihaknya segera menata ulang data dinas sosial agar warga yang benar-benar membutuhkan bantuan bisa menerima. Dinsos juga akan berkoordinasi dengan operator program keluarga harapan (PKH) tingkat distrik dan kampung, sehingga mendata warga secara menyeluruh.
-
Apa yang diselamatkan Kemensos terkait penyaluran Bansos? Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyampaikan progres perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang di tahun 2020 banyak mendapatkan catatan dari BPK, BPKP, dan KPK. Dalam acara yang diselenggarakan di Gedung ACLC KPK tersebut Mensos Risma menyatakan potensi kerugian negara penyaluran Bansos lebih dari Rp523 M/bulan dapat diselamatkan melalui penidaklayakan penerima Bansos yang dilakukan bersama Pemerintah Daerah sebanyak 2.284.992 Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
-
Kenapa Kemensos melakukan perbaikan data DTKS? Dalam acara yang diselenggarakan di Gedung ACLC KPK tersebut Mensos Risma menyatakan potensi kerugian negara penyaluran Bansos lebih dari Rp523 M/bulan dapat diselamatkan melalui penidaklayakan penerima Bansos yang dilakukan bersama Pemerintah Daerah sebanyak 2.284.992 Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
-
Bagaimana bantuan disalurkan? 'Hari ini saya sudah berikan santunan kepada ahli waris dan kami juga memberikan kepada korban yang suaminya meningal dunia untuk dimasukkan ke dalam daftar nama penerima bantuan sosial,' tuturnya saat meninjau langsung lokasi kejadian pada Kamis, (14/3) malam.
-
Dimana Kemensos mengusulkan pembaruan data? 'Karena itulah saya meminta pemerintah daerah untuk aktif memperbarui data secara berkala,' ujarnya pada para kepala daerah yang turut hadir dalam pertemuan tersebut melalui zoom meeting.
-
Siapa yang dibantu Kemensos dalam program ini? 'Operasi katarak bagi lansia sangat penting, kalau tidak ditangani segera bisa berakibat terganggunya aktifitas ekonomi mereka, sehingga dengan memiliki mata sehat mereka bisa tetap produktif, ' ujar Menteri Sosial Tri Rismaharini di RSUD Dr Iskak, Kab Tulungagung, Rabu (22/11).
-
Bagaimana cara Kemensos mengusulkan perbaikan data? 'Sejak awal saya menjabat sebagai Menteri Sosial, saya menerima banyak surat cinta dari BPK, BPKP atau lembaga lain yang isinya data kami tidak berintegritas. Kemudian ada juga masalah transparansi dan regulasi data bansos. Dari sanalah kami bertekad melakukan perbaikan,' ujar Mensos Risma.
"Operator dari kampung-kampung ini tidak menghimpun data warganya semua, sehingga banyak yang tidak dapat dan data itu saja yang dimasukan ke dinas sosial," jelasnya seperti dilansir dari Antara.
Sebelumnya Kepala Distrik Maima Irman Mulait mengatakan, warganya yang penerima bantuan sosial dari pemerintah mencapai 600 orang, namun kemudian berkurang menjadi 200 orang pada Tahun 2021.
Warga Distrik Wouma juga mengeluhkan hal yang sama. Saat berdemonstrasi ke Kantor Posindo Wamena, mereka menyebutkan penerima sebelumnya mencapai 1.603 jiwa namun berkurang hingga menjadi 285.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Bagi Warga Jakarta bisa cek status penerimaan bansos melalui link ini
Baca SelengkapnyaDinas Sosial (Dinsos) DKI Jakarta menemukan, sebanyak 1.143.639 orang tak layak menerima bantuan sosial.
Baca SelengkapnyaPemerintah akan menyalurkan bantuan sosial sebesar Rp750.000 pada bulan November 2024 melalui program PKH, BPNT, dan PIP.
Baca SelengkapnyaGanjar menuturkan, program KTP Sakti merupakan jawaban atas keluhan masyarakat terkait permasalahan data penerima bantuan.
Baca SelengkapnyaDaftar lengkap Bansos Kemensos Desember 2024, cara mengecek status penerima, dan kriteria kelayakan penerima manfaat.
Baca SelengkapnyaSuswono menilai dalam beberapa tahun terakhir, data penerima KJP dinilai belum akurat.
Baca SelengkapnyaPBI BPJS dirancang khusus untuk masyarakat miskin yang membutuhkan dukungan dalam hal kesehatan.
Baca SelengkapnyaPanduan mendaftar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan fungsinya yang perlu diketahui.
Baca SelengkapnyaPemprov DKI akan Beri Bansos ke Warga Pendatang Ber-KTP Jakarta, Apa Syaratnya?
Baca SelengkapnyaSetidaknya terdapat 130.101 data calon penerima KJP Plus yang diverifikasi ulang pada tahap I gelombang kedua ini.
Baca SelengkapnyaMenteri Sosial menyebutkan selama ini kementerian terkait dan instansi atau lembaga bergerak dalam pendampingan keluarga miskin menggunakan data berbeda.
Baca SelengkapnyaDisdik DKI Jakarta saat ini pihaknya sedang dalam proses memastikan kesesuaian data penerima bantuan sosial.
Baca Selengkapnya