Warga korban gusur PLTU Batang tuntut ganti rugi harga tanah

Merdeka.com - Ratusan warga yang tanahnya terkena proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) melakukan aksi unjuk rasa di depan areal proyek PLTU Batang, Jawa Tengah, Jumat (10/3) siang. Warga menuntut PT. Bhimasena Power Indonesia (BPI) segera membayar kekurangan pembelian tanah milik warga di lima Desa.

Lima desa yang terdampak terhadap pembangunan PLTU Batang ini adalah Ujungnegoro, Karanggeneng, Ponowareng, Wonokerso, dan Roban. Satu per satu warga melakukan orasi di hadapan puluhan petugas Polri dan TNI yang berada di sekitar areal proyek.

Warga meminta PT.BPI segera membayar kekurangan tanah mereka, karena harga yang mereka terima hanya 100 ribu per meter. Padahal warga tanah milik puluhan warga yang lain dibeli dengan harga Rp 400 ribu per meternya.

"Jumlahnya ratusan yang dibayar 100 ribu per meternya. Sementara PT.BPI berani membayar tanah milik puluhan warga lainnya dengan harga Rp 400 ribu per meter. Maka tanah kita harus sama dibayar 400 ribu per meter," kata Budi, salah satu warga dalam orasinya.

Selain itu, aksi ini juga sebagai bentuk dukungan kepada sejumlah warga yang saat ini sedang melakukan sidan di Komisi Informasi Pusat (KIP), warga berharap KIP segera mengambil putusan terkait masalah ini dan memenangkan gugatan warga terhadap PT.BPI.

Hana warga lainya mengungkapkan, saat pembebasan lahan dirinya dan sejumlah warga lainya sering didatangi aparat mulai dari Polri dan TNI untuk menjual tanahnya kepada PT. BPI. Merasa ditekan, akhirnya tanah satu-satunya terpaksa dijual dengan harga Rp 100 ribu per meter.

"Kami hanya menuntut keadilan, agar PT.BPI membayar tanah kami dengan harga manusiawi, jangan semena-mena seperti ini," ungkapnya.

Selain itu Hana menjelaskan jika di desanya saat ini dilalui tiga proyek nasioanal antara lain proyek Tol Batang-Semarang dan Rel Ganda. Warga yang tanahnya terkena proyek tol dihargai Rp 350 ribu per meter sementara rel ganda harganya per meter Rp 400 ribu. Sementara PLTU yang murni swasta hanya membayar Rp 100 ribu.

Warga meminta dan berharap supaya PT BPI segera menyelesaikan masalah ini, jika dalam waktu dekat ini tidak ditindak lanjuti warga mengancam akan melakukan aksi dengan jumlah massa yang lebih banyak lagi.