Warga lapor Ombudsman: Pembebasan lahan bandara Yogya rusak tanaman

Merdeka.com - Sejumlah warga penolak bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA) yang tergabung dalam Paguyuban Warga Penolak Penggusuran Kulon Progo (PWPP-KP) datang ke kantor Ombudsman RI perwakilan DIY, Senin (9/7). Kedatangan warga Temon, Palihan, Kulon Progo ini untuk melaporkan dugaan maladministrasi publik yang dilakukan pihak Angkasa Pura (AP) I dan aparat kepolisian saat pembersihan lahan atau land clearing pada 28 Juni 2018.

Perwakilan warga, Sofyan mengatakan, saat proses pembersihan lahan pihak AP I justru melakukan perusakan lahan dan tanaman milik warga. Padahal, kata Sofyan pihaknya telah berulang kali melakukan protes kepada AP I tetapi peristiwa serupa kembali terjadi.

"Sebelumnya sudah kami protes tapi diulang lagi dan lebih parah. Tindakan perusakan tanaman tersebut sangat merugikan warga. Kedatangan pihak AP juga tidak membawa dan hanya berdasarkan Izin Penetapan Lahan. Padahal warga menilai, IPL tersebut telah kadaluarsa pada 1 April 2018 yang lalu," urai Sofyan.

Warga lainnya, Tuginah menyampaikan, lahan pertaniannya yang sedang ditanami cabai, terong, waluh dan jagung lenyap setelah ada alat berat untuk pembersihan lahan. Hadangan warga tidak sebanding dengan jumlah aparat yang berjaga.

"Tanaman kami dirusak padahal kami perlu untuk biaya anak sekolah. Tanaman di lahan sudah habis dirusak saat pembersihan. Padahal anak mau masuk SMA. Satu anak masih SD dan satunya SMP, yang kuliah sudah putus," tutur Tuginah.

Warga bernama Barun juga mengeluhkan kesulitan masuk ke dalam rumah tinggalnya. Ini dikarenakan akses masuk ke rumahnya dibuat tanggul dan ditumpuki sehingga membuatnya susah keluar masuk rumah.

Menanggaoi keluhan warga, Kepala Ombudsman RI Perwakilan DIY, Budhi Masthuri menyebut informasi dari warga sangat penting. Meskipun demikian pihaknya belum akan melakukan investigasi lapangan mendalam. Sebab sebelumnya Ombudsman sudah mengeluarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terkait kejadian di lahan bandara Kulon Progo dan hingga saat ini LHP masih berlaku.

"LHP sebelumnya masih berlaku. Apabila penerima LHP tidak melaksanakan, tahap selanjutnya LHP akan diserahkan ke ORI pusat untuk menjadi pertimbangan untuk keluarnya rekomendasi. Kalau rekomendasi sanksi bisa lebih serius," tutup Budhi.